Warek UGM, Arie Sudjito Singgung Regresi Demokrasi di Indonesia

30 Mei 2026, 17:10 WIB

Herlambang Jati

News

Channel

Add as Preferred source

Warek UGM, Arie Sudjito Singgung Regresi Demokrasi di Indonesia

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Intinya Sih

Arie Sujito menilai demokrasi Indonesia mengalami regresi dan neo-otoritarianisme, dengan tekanan yang muncul melalui jalur formal kenegaraan hampir tiga dekade setelah reformasi.
Ia menyoroti kartelisasi politik, kooptasi ruang publik, serta polarisasi masyarakat akibat media sosial yang melemahkan posisi tawar masyarakat sipil terhadap kekuasaan.
Arie mendorong kampus menjadi benteng moral demokrasi dan menyerukan kebangkitan civil society lintas isu untuk memperkuat kontrol publik terhadap pemerintahan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Sleman, IDN Times – Demokrasi Indonesia tengah menghadapi tekanan serius hampir tiga dekade setelah reformasi bergulir. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, dalam agenda Konferensi Republik di University Club UGM, Sabtu (30/5/2026).

Menurutnya, saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan di tengah menguatnya gejala regresi demokrasi dan neo-otoritarianisme. Ia menyoroti berbagai tantangan demokrasi yang dinilai semakin kompleks dan bergerak secara senyap melalui jalur formal kenegaraan. “Demokratisasi mengalami tekanan yang tarik-ulur tak terhindarkan. Kita sedang menyaksikan fenomena regresi demokrasi dan kemunduran demokrasi,” ujar Arie.

1. Kartelisasi politik ancam ruang publik

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, Arie Sujito. (IDN Times/Herlambang Jati)

Arie menyebut salah satu tantangan terbesar demokrasi Indonesia saat ini adalah menguatnya kartelisasi politik dan kooptasi negara terhadap ruang publik. Partai politik yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi rakyat dinilai justru terjebak dalam pragmatisme elektoral jangka pendek.

Akibatnya, kepentingan publik sering kali dikorbankan demi konsesi ekonomi dan kekuasaan elite politik. “Kebijakan publik lahir tanpa melalui proses deliberasi yang bermakna buat rakyat, melainkan diputus di ruang-ruang gelap yang jauh dari kontrol publik,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung fenomena remitenisasi dan remitenisme yang menurutnya turut memperlemah demokrasi. Program-program pemerintah yang bercorak top-down dan charity dinilai berpotensi menjadi alat penaklukan politik terhadap masyarakat kelas menengah hingga bawah.

2. Media sosial picu polarisasi masyarakat sipil

ilustrasi media sosial (unsplash.com/RobHampson)

Arie turut menyoroti fragmentasi masyarakat sipil yang semakin menguat, termasuk di kalangan gerakan mahasiswa. Kehadiran media sosial dan teknologi digital yang semula diharapkan menjadi ruang publik demokratis justru berubah menjadi arena hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian.

“Masyarakat sipil terbelah ke dalam ruang gema atau echo chamber masing-masing yang saling mencurigai dan kehilangan kemampuan membangun konsensus,” ucap Sosiolog UGM itu.

Menurutnya, kondisi itu membuat posisi tawar masyarakat sipil terhadap kekuasaan menjadi semakin lemah. Karena itu, konsolidasi sipil dinilai harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan adanya gejala kooptasi terhadap sebagian aktivis masyarakat sipil yang masuk ke dalam lingkar kekuasaan namun kehilangan agenda perubahan substantif. “Kita tidak sedang menghakimi, tetapi ini menjadi refleksi agar perubahan tetap berada di jalurnya,” ujar Arie.

3. Kampus diminta jadi benteng moral demokrasi

Ilustrasi demokrasi (Pixabay/Kaz)

Di tengah situasi tersebut, Arie mendorong reorganisasi dan revitalisasi civil society dari level akar rumput. Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan pemilu prosedural lima tahunan, tetapi membutuhkan warga negara yang aktif dan kritis setiap hari.

Ia menilai kampus harus kembali menjadi ruang moral dan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran, bukan sekadar pabrik tenaga kerja. “Kita harus mengembalikan fungsi kampus bukan sebagai pabrik tenaga kerja, melainkan sebagai benteng moral dan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan,” tegasnya.

Arie juga mengajak masyarakat sipil membangun aliansi lintas isu dan sektoral, mulai dari isu lingkungan, HAM, antikorupsi, hak buruh hingga keadilan gender. Menurutnya, seluruh isu tersebut saling berkaitan dan berakar pada lemahnya kontrol publik terhadap pemerintahan.

Menutup pidatonya, Arie menegaskan pentingnya kebangkitan civil society untuk menjaga marwah demokrasi dan republik. “Negara yang kuat membutuhkan masyarakat sipil yang mandiri dan berdaya. Tanpa civil society yang tangguh, demokrasi hanyalah sebuah cangkang kosong tanpa isi,” katanya.