Wamen Pertanian Sudaryono Bantah Kabur dari Diskusi di UGM

Menurut Sudaryono, sejak awal dirinya dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. "Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis," katanya.

Namun, di tengah jalannya forum, Sudaryono menyebut terdapat sekelompok peserta yang tidak menginginkan diskusi dilanjutkan sehingga situasi menjadi tidak kondusif. "Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog," ungkapnya.

Ia mengaku tetap bertahan di lokasi bersama Nusron Wahid karena meyakini bahwa dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Namun situasi disebut semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik. "Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar," ujarnya.

Sudaryono membantah anggapan bahwa dirinya dan rombongan meninggalkan lokasi karena menghindari dialog. "Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," tegasnya.

Dalam diskusi spontan tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan dan dugaan penggusuran. Menurut Sudaryono, dirinya terbuka untuk memverifikasi langsung setiap persoalan yang disampaikan. 

“Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya,” kata Sudaryono.

Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan menjunjung tinggi demokrasi. "Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi. Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain," ujarnya.

Sudaryono juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi tapi tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. “Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi,” katanya.

Menutup keterangannya, Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. “Atas dasar cinta kepada negara, kami siap berdialog dengan siapa pun. Ini bukti bahwa pemerintah demokratis dan terbuka terhadap kritik maupun masukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Perwakilan Serikat Mahasiswa UGM (SEMA UGM), Mesa mengatakan aksi tersebut terjadi karena para pejabat yang hadir dinilai menghindari dialog dengan massa yang menyampaikan kritik. “Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghilang. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah?” ujar Mesa.

Menurut Mesa, pertanyaan yang dilontarkan kepada para pejabat tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan. Ia menilai mereka justru memberikan pertanyaan balik dan tidak menunjukkan rasa bersalah atas berbagai kebijakan yang dikritik massa. “Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka,” katanya.

Mesa menegaskan aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Ia menyoroti persoalan konflik agraria dan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) yang menurutnya berdampak pada kehidupan warga.

“Jika kami dianggap jahat, merusuh atau apa pun itu, sesungguhnya kejahatan mereka jauh lebih besar. Karena ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas, meja makannya tidak diisi oleh makanan karena tanah bertani mereka digunakan untuk PSN,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mesa juga mengkritik penyampaian data dan narasi pemerintah yang menurutnya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ia meminta para pejabat yang datang ke kampus untuk membuka ruang diskusi yang jujur dan transparan.

“Datanglah ke Universitas Gadjah Mada, tapi jangan menggunakan atau membawa data-data yang direkayasa, yang dipilih-pilih supaya terlihat positif. Universitas Gadjah Mada dan Yogyakarta adalah tempat orang-orang berpendidikan dan intelektual yang tidak bisa dibohongi oleh hal-hal seperti itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, aksi yang dilakukan mahasiswa bertujuan mengingatkan para pejabat publik agar tidak mengabaikan kritik masyarakat. “Jika mereka berbohong dan menipu, inilah yang akan kami lakukan untuk mengingatkan bahwa mereka tidak bisa membodohi kami,” kata Mesa.