Tolak Toko Waralaba, Warga Desa Parangtritis Datangi DPRD Bantul
Bantul, IDN Times - Warga Dusun Mancingan, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, yang menolak keberadaan toko waralaba Indomart di wilayahnya mendatangi DPRD Bantul.
Warga Dusun Mancingan yang dipimpin langsung oleh Kepada Dusun Mancing, Ketua RT hingga warga yang merasa dirugikan akibat berdirinya toko waralaba tersebut ditemui oleh Komisi B DPRD Bantul yang membidangi perekonomian, perizinan, dan pariwisata.
1. Warga yang mau bangkit dari COVID-19 dihantam berdirinya toko waralaba
Salah satu perwakilan warga, Eko Fery yang juga Ketua RT 01 Dusun Mancingan mengatakan berdirinya toko waralaba sangat merugikan para pedagang kecil di Dusun Mancingan yang tengah terpuruk akibat dampak COVID-19.
"Kini wisata dibuka kembali, pedagang akan bangkit namun dihajar dengan dibukanya toko waralaba," katanya, Senin (28/9/2020).
Menurutnya pengusaha yang akan mendirikan toko waralaba tersebut sudah meminta persetujuan warga sejak tahun 2017. Namun sebagian besar menolak sehingga vakum sampai awal tahun 2020.
"Lah kok mendadak pada bulan Juli 2020 izin bisa keluar tanpa ada persetujuan warga dan kini sudah buka yang berdampak toko kelontong milik warga sekitar toko waralaba omzetnya jatuh," terangnya.
Warga pun mempertanyakan bagaimana izin toko waralaba bisa keluar. Padahal mereka telah menolak berdirinya toko waralaba tersebut.
"Jadi intinya kami menolak berdirinya toko waralaba, warga ingin tahu bagaimana proses perizinan bisa keluar dan jika saat ini toko waralaba sudah beroperasi ingin solusi dari DPRD Bantul dan Pemkab Bantul," katanya.
2. Dinas Perdagangan hanya memberi rekomendasi bukan yang mengeluarkan izin
Sementara Kepala Dinas Perdagangan, Sutrisna Dwi Susanta, menegaskan pihaknya hanya memberikan rekomendasi terkait perizinan berdirinya toko waralaba. Menurutnya, lokasi minimarket tersebut sudah memenuhi syarat yakni jaraknya dengan pasar tradisional sejauh tiga kilometer.
"Kita sudah menghitung jarak toko waralaba dengan pasar tradisional Angkruksari lebih dari lima kilometer dan syarat tersebut terpenuhi," ungkapnya.
"Jadi kita hanya memberikan rekomendasi dan untuk pemberian izin ada di tangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)," kilah Sutrisna lagi.
3. Keberadaan Perda untuk melindungi masyarakat kecil
Sementara Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis mengatakan kedatangan warga Dusun Mancingan untuk menyampaikan aspirasi penolakan berdirinya toko waralaba karena mengancam mata pencaharian warga yang sebagian besar merupakan pedagang kecil.
"Di sisi lain warga juga mempertanyakan izin bisa keluar karena warga menolak memberi tanda tangan persetujuan berdirinya toko waralaba. Hanya ada tanda tangan Pak Lurah dan Pak Camat kok izin bisa keluar," katanya.
Sekretaris Komisi B DPRD Bantul, Mahmudin mengatakan keberadaan peraturan daerah khususnya tentang pasar tradisional dan toko modern pada intinya untuk melindungi masyarakat kecil bukan melindungi pengusaha kakap untuk melebarkan sayap bisnisnya.
"Permasalahannya ketika izin keluar dan merugikan masyarakat terutama masyarakat kecil berarti sudah tidak sesuai dengan keberadaan Perda tersebut,"n ungkapnya.
Lebih jauh politisi PKB ini mengatakan Komisi B akan turun langsung melihat ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang ada di masyarakat dan juga keberadaan toko waralaba tersebut apakah merugikan pedagang kecil yang ada di Dusun Mancingan.
"Kita ingin melihat fakta yang sebenarnya sehingga nantinya bisa memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas berdirinya toko waralaba tersebut,"tandasnya.