Sleman, IDN Times - Hampir satu RT warga di RT 5 RW 2, Dukuh Temanggal 1, Purwomartani, Kalasan, Sleman terdampak pembangunan tol Yogyakarta-Solo.
Sugiharto, Dukuh Temanggal 1 menjelaskan, setidaknya ada 98 bidang tanah milik 32 kepala keluarga yang terdampak tol di RT 5. Untuk itu, warga mengusulkan agar ada pertimbangan untuk menggeser trase tol Yogyakarta-Solo. Jika tidak, warga RT 5 meminta direlokasi.
Sugiharto yang mewakili warga RT 5 mengungkapkan, sebenarnya secara umum warga dusunnya mendukung pembangunan jalan tol. Namun, lantaran warga di RT 5 sebagian besar terkena dampak tol, maka mereka mengusulkan untuk dilakukan pergeseran trase.
"Pengen digeser, tapi tidak bisa. Kita sebelumnya usulkan kalau bisa mohon digeser ke timur. Tapi tadi dijawab kalau geser satu titik maka bisa menggeser semuanya," terangnya pada Rabu (15/1).
Menurut Sugiharto, usulan pertama dari warga RT 5 sudah dijawab tidak mungkin dilakukan. Maka warga kembali mengusulkan untuk direlokasi di satu lokasi. Selain itu, fasilitas umum seperti makam yang terkena dampak juga harus direlokasi tidak jauh dari tempat baru warga.
"Kemarin itu sudah kami bentuk kepanitiaan. Kalau bisa nanti dibikin satu lokasi, kalau ada tanah kosong kita gunakan bersama-sama untuk kita beli. Ada harapan seperti itu, saya di sini mewakili masyarakat," ungkapnya.
Sugiharto menjelaskan biasanya harga tanah di sekitar rumahnya berkisar Rp1 juta untuk lokasi persawahan dan Rp2 juta untuk pekarangan. Dia berharap, ganti untung bisa lebih dari harga tanah sebelumnya.
Sementara itu, Agus Triono Junaidi, Kabid Penatausahaan Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY mengatakan, trase sudah tidak mungkin digeser,, jika satu titik digeser maka akan berpengaruh pada titik yang lainnya.
"Trase itu kan mestinya sudah fix, kalau digeser sedikit buntutnya akan bergeser di titik lain. Mohon kesadaran dari masyarakat kalau titik ini sudah ditetapkan sebagai jalan tol, mestinya itu paling minim mengenai tanah yang ada situs, ada sumber mata air," jelasnya.
Sementara untuk besaran ganti rugi untuk yang akan diberikan kepada warga nanti, hal tersebut menjadi kewenangan tim appraisal.