Yogyakarta, IDN Times - Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM), Yudistira Hendra Permana, menyebut saat ini Indonesia sedang kesulitan keuangan, sehingga pemangkasan anggaran perjalanan dinas bagi menteri dan pejabat menjadi salah satu pilihan. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini akan dirasakan juga dampaknya oleh pelaku wisata.
“Intinya negara sedang kesulitan keuangan, dan butuh hal-hal yang sifatnya alternity (alternatif),” ungkap Yudistira, Jumat (22/11/2024).
Ekonom UGM tersebut menilai kondisi tersebut menjadi dasar dikeluarkannya Surat dari Menteri Keuangan RI Nomor S-1023/MK.02/2024, terkait langkah-langkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas kementerian/lembaga TA 2024. Dalam surat tersebut salah satu poinnya ditujukan pada belanja perjalanan dinas untuk dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024.
Pengamat: Perjalanan Dinas Dipangkas Imbas Keuangan Negara Sulit
1.Kebijakan akan berdampak pada industri wisata
Yudis menyebut kebijakan yang dikeluarkan tersebut tentunya akan berdampak pada industri pariwisata, seperti hotel. Namun, berdasar perkiraan Yudhis dampak tersebut tidak akan berlangsung lama jika pengelolaan anggaran benar-benar baik.
“Jika ini benar save 50 persen itu kemudian diarahkan kepada pembangunan yang terencana, ter-manage dengan baik karena bentuknya diupayakan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas. Berarti nanti akan ganti wisatawan beneran,” ujar Yudis.
2.Pangkas perjalanan dinas yang kurang penting
Yudis juga melihat arah pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut untuk memangkas perjalanan dinas yang kurang penting. “Sebagai contoh ada penyerahan apa terus datang rombongan, seremonial yang gak terlalu penting,” kata Yudis.
Yudis menilai untuk perjalanan dinas, seperti penyuluhan, bimbingan teknis (bimtek), dan pekerjaan yang jelas lainnya tetap bisa dilakukan. “Kerjaan yang jelas, sertifikasi kompetensi. Bukan studi banding abal-abalan,” ungkapnya.
3.Industri wisata sayangkan kebijakan yang ada
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PHRI DIY), Deddy Pranowo Eryono mengatakan pihaknya meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. “Tegas kami menyampaikan mohon ditinjau lagi,” ungkap Deddy.
Deddy mengungkapkan perjalanan dinas yang dilakukan ASN sangat mendongkrak okupansi hotel. Menurutnya dengan kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut akan berdampak pada wisata dan UMKM.
“Dampaknya sangat besar, termasuk pada UMKM. Sudah terasa, biasanya November, Desember tinggi, ini turun. Padahal ada cara lain untuk menghemat anggaran, karena perputaran uang dari situ, buat masyarakat,” ungkapnya.