Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Diterapkan di DIY Selama 1 Bulan

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry. (IDN Times/Daruwaskita)

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jefrry Prana Widnyana mengatakan, program ini diselenggarakan memperingati 12 tahun disahkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.

“Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor,” katanya dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Kamis (1/8/2024).

ilustrasi pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat. (dok. Samsat)

Jefrry menjelaskan, terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penghapusan, yaitu tanggal pendaftaran balik nama tidak melebihi 30 hari kerja, dihitung dari tanggal kuitansi jual beli untuk balik nama kendaraan Plat AB.

Kedua, denda akan dikenakan apabila tanggal pendaftaran balik nama melebihi 30 hari kerja dihitung dari tanggal surat Keterangan fiskal untuk kendaraan mutasi masuk.

“Denda balik nama kendaraan bermotor juga dikenakan jika pembayaran bea balik nama melebihi 30 hari dari tanggal pendaftaran balik nama. Sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor tetap dikenakan sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry.(IDN Times/Daruwaskita))

Sementara untuk penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ ) Jasa Raharja, hanya berlaku untuk tahun yang lampau, untuk keterlambatan pembayaran SWDKLLJ tahun berjalan tetap dikenakan denda.

“Segera manfaatkan program bebas denda dengan mendatangi layanan Samsat terdekat,” tandasnya.