Yogyakarta, IDN Times - Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) menyoroti wisuda yang digelar sekolah di daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gelaran wisuda yang memakan biaya besar, dinilai tidak ada urgensinya.
Kepala ORI DIY, Budhi Masturi mengatakan gelaran wisuda yang diselenggarakan sekolah tidak mempunyai regulasi yang mengikat, dan tidak berkaitan dengan syarat kelulusuan siswa. Menurutnya tidak adanya acara wisuda, tak akan menjadi masalah.
Budhi melihat acara yang digelar sekolah sebagai seremonial perpisahan yang dikemas seakan sebagai wisuda. Namun, kemasan ini dinilai kerap membebani orangtua, karena harus mengeluarkan biaya.
Padahal orang tua harus mempersiapkan dana untuk anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. "Jadinya layanan pendidikan terasa sebagai highcost services (dengan adanya wisuda)," kata Budhi, Senin (19/6/2023).
Budhi meminta pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) memperhatikan permasalahan ini. Disarankan Budhi agar penyelenggaraan perpisahan sekolah diadakan secara sederhana saja, sehingga tidak membebani orang tua.
"Itu bisa dilakukan dalam format sederhana, namun tetap bermakna, tanpa harus membebani orang tua. Tidak perlu wisuda-wisudaan seperti selama ini yang marak," kata Budhi.
Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba juga menyoroti penyelenggaraan wisudah yang digelar dari jenjang TK hingga SMP di Kota Jogja. Menurutnya jika ada orang tua yang terbebani, sebaiknya tidak perlu ada acara wisuda itu.
Dirinya menyebut ada beberapa acara wisuda di sekolah yang digelar berlebihan. "Misal digelar di hotel atau gedung mewah, bisa membebani orangtua siswa. Sebab ada kewajiban membayar acara wisuda itu," kata Kamba.