Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Modus PMI Ilegal di Kamboja: Pakai Visa Turis, Mampir ke Negara Lain

Aktivitas Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo, DI Yogyakarta. (IDN Times/Herka Yanis)
Intinya sih...
  • PMI ilegal ke Kamboja dan Myanmar berangkat dengan visa turis, dibuat paspor oleh perekrut.
  • Perekrut tidak informasikan PMI mengenai negara tujuan yang sebenarnya, seperti Thailand atau Filipina.
  • Pemerintah sulit mengelompokkan PMI ilegal di Kamboja dan Myanmar karena cara-cara mereka yang non-prosedural.

Sleman, IDN Times - Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menyebut pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara ilegal di Kamboja dan Myanmar berangkat dengan memanfaatkan visa turis.

"Berangkatnya juga sangat mudah kan, melalui visa turis kan, tidak perlu visa ke sana, dibikinkan paspor oleh yang merekrut langsung berangkat," kata Christina ditemui usai membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Hotel Sheraton, Sleman, Selasa (10/12/2024).

1. Singgah dulu di negara tetangga

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Christina bilang, para oknum perekrut tenaga kerja ini juga umumnya tidak akan menyampaikan kepada calon PMI mengenai Myanmar dan Kamboja sebagai negara tujuan yang sebenarnya. Menilik sejumlah kasus, para WNI itu terpantau sempat singgah ke beberapa negara tetangga seperti Thailand atau Filipina.

"Mereka tidak akan bilang Myanmar ke situ, mereka akan bilang Thailand, mereka akan bilang Filipina, pokoknya negara lain yang bisa jadi pintu masuk kemudian pergi ke daerah-daerah itu," imbuh Christina.

"Sama, Kamboja dan Myanmar, semua kaya gitu. Mereka ini berpindah-pindah mereka memanfaatkan daerah-daerah perbatasan yang memang rentan, yang memang sulit untuk diakses," lanjutnya.

2. Tren PMI kerja di Kamboja-Myanmar naik

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Christina mengklaim tak memiliki data informasi menyangkut PMI ilegal di Kamboja juga Myanmar ini. Kementerian sulit mengelompokkan karena cara-cara mereka yang non-prosedural.

Tapi, pihaknya melihat ada kecenderungan angka PMI yang terbang ke Kamboja dan Myanmar ini kini tengah meningkat trennya.

"Memang ada tren jumlahnya meningkat terus dari waktu ke waktu. Nah ini kita sinyalir kenapa sih terjadi, tentunya ada perekrutan secara masif yang dilakukan melalui media sosial. Nah kebanyakan anak-anak muda ini kan melihat ada iklan langsung tertarik dan tidak mengecek langsung berangkat saja," paparnya.

3. Pulangkan WNI bukan perkara mudah

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Di lain sisi, kementeriannya juga tak menutup mata para PMI yang berangkat dengan cara non prosedural ini jadi korban TPPO.

Christina berujar, berbagai kasus macam ini terus terjadi setiap tahunnya. Ia pun meminta masyarakat agar cermat terhadap setiap tawaran kerja di luar negeri, termasuk dengan melakukan verifikasi lewat unit P2MI di daerah.

Pasalnya, mekanisme pemulangan WNI jadi korban TPPO dengan beragam modus ini bukan perkara sepele. Contohnya di Myanmar yang pemerintahannya sekarang dikuasai junta militer.

"Kalau yang di Myanmar ini mereka ada di lokasi konflik, dan berpindah-pindah gitu, ada junta di situ untuk masuk juga nggak mudah. Dan ini ingat ini domain negara lain, kita juga harus melalukannya dengan hati-hati," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mencatat sekarang ada 80 ribu WNI di Kamboja yang rata-rata bekerja di industri judi online.

Menurut Karding, WNI yang terlibat atau bekerja di industri judi online di Kamboja adalah mereka yang berangkat ke luar negeri dengan menggunakan visa turis.

Karding selain itu memastikan jika Kamboja bukanlah wilayah pengiriman untuk PMI.

"Jadi, memang bukan wilayah kami. Kami tidak menjadikan Kamboja itu wilayah pengiriman," kata kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai acara Pengukuhan Tim Reaksi Cepat Pelindungan Pekerja Migran di Kementerian P2MI di Jakarta, Jumat (6/12/2024) melansir Antara.

Kendati, ia menekankan bahwa permasalahan PMI terlibat judi online tersebut akan tetap menjadi perhatian Pemerintah Indonesia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Paulus Risang
EditorPaulus Risang
Follow Us