Bantul, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul menertibkan 1.395 Alat Peraga Kampanye (APK). Sebagian besar APK yang ditertibkan jenis rontek, baliho, dan spanduk. APK yang ditertibkan berasal dari partai politik, capres-cawapres dan DPD.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul, M.Rifqi Nugroho mengatakan penertiban APK yang dilakukan selama 4 kali dengan menjangkau 17 kapanewon di Kabupaten Bantul
"APK yang ditertibkan ini telah melalui proses penanganan pelanggaran yang cukup panjang," ucapnya, Sabtu (30/12/2023).
Menurutnya penertiban APK diawali adanya temuan dari panwascam masing-masing kapanewon tentang APK yang melanggar ketentuan Perbup Nomor 68 Tahun 2023. Selanjutnya panwascam melakukan kajian dugaan pelanggaran terhadap APK tersebut.
Tahap selanjutnya apabila peserta tidak menindaklanjuti saran perbaikan, panwascam melalui Bawaslu Bantul menyampaikan rekomendasi kepada KPU Bantul. KPU Bantul kemudian meneruskan rekomendasi pelanggaran APK kepada peserta pemilu.
"Apabila rekomendasi kepada peserta pemilu tidak diindahkan baru kemudian dilakukan penertiban APK oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bawaslu, KPU, Polres dan instansi terkait lainnya," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan Bawaslu Bantul sepanjang tahun 2023 telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran sebanyak 1.108 kali. "Upaya pencegahan ini dilakukan dengan metode penyampaian imbauan secara tertulis kepada peserta pemilu," katanya.
Didik menjelaskan imbauan disampaikan baik oleh Bawaslu Bantul maupun Panwascam seluruh Kabupaten Bantul. "Intensitas imbauan pencegahan pelanggaran ini meningkat semenjak mulainya masa kampanye sejak tanggal 28 November 2023," ujarnya.
Dalam hal kegiatan kampanye yang sudah mengantongi izin dari kepolisian maka imbauan ditujukan agar peserta pemilu tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam kampanye seperti melibatkan ASN,TNI/POLRI atau melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye.