Mahfud MD: Putusan MK Tolak Gugatan Pilpres Sudah Final

Pernyataan Mahfud mengacu pada pernyataan Prabowo pascakeputusan MK diumumkan, Kamis (27/6) kemarin. Yakni, bakal mencari tahu apakah masih ada upaya hukum dan langkah konstitusional lainnya yang bisa ditempuh terkait hasil Pilpres 2019.

"Nggak ada (upaya hukum lain), sudah tertinggi dan nggak ada jalur ke (pengadilan) Internasional. Internasional nggak ngurusi tetek bengek begitu. Kan ada yang masih mengatakan datang ke pengadilan internasional," terangnya.

Menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia itu, peradilan internasional itu sejatinya hanya mengadili sengketa antarnegara, seperti konflik. Lalu kasus-kasus seperti kejahatan kemanusiaan macam kejahatan perang serta genosida atau pemusnahan etnis.

"Pengadilan internasional untuk pemilu itu nggak ada," tegasnya.

Mengenai hasil putusan sidang MK, Mahfud menganggap sudah sesuai dengan fakta hukum. Artinya, hakim pun mampu untuk tak terpengaruh akan isu-isu liar di luar sidang.

Dari sisi pembuktian pun, Mahfud menilai apa yang disampaikan sebagai permohonan oleh tim penggugat itu terlalu lemah. "Kalau dari sudut kecurigaan, semua sih bisa saling curiga," sambungnya.

"Dan kalau kita amati sebenarnya kan memang sejak dulu masyarakat lebih banyak yang percaya hasil pemilu. Bahwa ada yang tidak percaya, sudah diberikan kesempatan menggugat dan kemudian persidanan membuktikan," paparnya.

Hasil keputusan MK menurut Mahfud kini meninggalkan dua alternatif bagi kubu yang berlaga pada Pilpres 2019 kemarin. Di mana pemenang bisa fokus di pemerintahan dan yang kalah berkonsentrasi menjalankan fungsi pengawasan sebagai oposisi di DPR.

"Berbagi peran aja, itu namanya rekonsiliasi dalam pengertian kembali ke tugas konstitusi," katanya.

Namun, menurut Mahfud, memungkinkan pula bagi kedua kubu untuk mengurus negara dalam satu peran. "Bisa juga kalau mau bergabung, power sharing, itu boleh kalau mau. Itu kan tinggal kemauan politik dari kedua belah pihak," pungkasnya.