Kejar Target Tekan Emisi Gas Rumah Kaca, Ini Langkah KLHK
Sleman, IDN Times - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar sosialisasi Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Region Jawa pada Daerah Istimewa Yogyakarta, di Royal Ambarrukmo, Senin (20/5/2024). Sosialisasi ini sebagai langkah KLHK menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).
Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Novia Widyaningtyas menyebut berbagai aktivitas manusia kerap menghasilkan emisi GRK yang memicu terjadinya perubahan iklim yang signifikan. Disebutnya sektor kehutanan dan lahan atau FOLU, memiliki porsi terbesar dalam target penurunan gas rumah kaca yaitu sebesar 25,4 persen atau 60 persen dari porsi target keseluruhan penurunan gas rumah kaca.
"Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan komitmen ambisius Indonesia untuk mencapai tingkat emisi GRK -140 juta ton CO2 pada tahun 2030," ungkap Novia.
1. Strategi utama menurunkan emisi GRK
Penurunan emisi GRK ini menggunakan empat strategi utama, yaitu mencegah deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon, dan dapat dicapai dengan tiga modalitas utama yaitu sustainable forest management, environmental governance dan carbon governance.
Penentuan prioritas lokasi (IPL) penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju FOLU Net Sink 2030 melalui analisis spasial berdasarkan peta tipologi kelembagaan, peta arahan optimasi kawasan hutan, dan peta indeks biogeofisik. Dari hasil integrasi spasial penentuan sebaran lokasi priorias pelaksanaan kegiatan mitigasi Indonesia FOLU Net Sink 2030, diperoleh lokus prioritas pelaksanaan kegiatan yaitu pada Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. "Pulau Jawa memiliki karakteristik yang berbeda dengan pulau-pulau besar lainnya, sehingga terdapat kekhususan dan pendekatan yang berbeda dalam menetapkan aksi-aksi dan upaya dalam percepatan pencapaian target FOLU Net Sink 2030," kata Novia.
Penetapan aksi dan upaya tersebut berdasarkan potensi kecenderungan penurunan kualitas daya dukung dan daya tampung air, semakin bertambahnya luasan areal lahan kritis, peningkatan cadangan karbon melalui potensi mangrove.
2. Kondisi di Daerah Istimewa Yogyakarta
Novia mengungkapkan untuk area tutupan lahan hutan di DIY sebesar ± 6,92 persen luas daratan. "Tentu saja sangat kurang dari minimal kecukupan tutupan hutan," ungkap Novia.
Vegetasi penyusunnya di antaranya adalah terna rawa, hutan batu gamping pamah, hutan pamah, hutan pegunungan, hutan pantai. Sementara itu DIY mempunyai areal lahan kritis dan sangat kritis mencapai sekitar ± 72.294 hektare. "Kondisi tersebut menjadi potensi yang besar untuk menyusun aksi mitigasi pengurangan emisi GRK di wilayah DIY dengan memperhatikan potensi daya dukung dan daya tampung air," ungkap Novia.
Ketua Harian I Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung Sugardiman menambahkan tantangan penurunan emisi GRK di Jawa, tidak lepas karena padatnya jumlah penduduk. Sebanyak 60 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.
"Kebakaran hutan di Jawa memang sudah tidak ada, ada deforestasi tempo dulu, tapi kegiatan penanaman di Jawa luar biasa. Tantangannya bencana hidrometeorologi, banjir, tanah longsor," ujarnya.
Sejumlah bencana tersebut membuat daya tampung dan daya dukung Pulau Jawa, khususnya DIY dan Jawa Tengah semakin berat mendukung kepadatan penduduk di Jawa. Menurutnya perlu upaya nyata, mengurangi deforestasi ini semakin kecil di Jawa. "Menambah serapan karbon, menambah tutupan hutan, menjaga stok karbon. Hutan yang masih ada itu harus kita pertahankan," kata Agung.
3. Sejalan dengan pengembangan Jogja hijau
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Kusno Wibowo menyebut Pemda DIY konsen dengan aksi mitigasi perubahan iklim. "Pemda DIY berkomitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca," ungkap Kusno.
Menurutnya upaya yang telah dilakukan DIY sejalan dengan pemerintah pusat untuk menekan emisi dengan adanya Pergub 84 tahun 2023 tentang Pengembangan Jogja Hijau. Pertama terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH), terkait persampahan, pengembangan energi baru terbarukan, dan pengolahan limbah.
"Kami juga selalu menggandeng komunitas di daerah. Berkontribusi bersama dengan komunitas," ungkap Kusno.
