Partai Ummat DIY Keluarkan Manifesto Endog Abang

Partai Ummat DIY Keluarkan Manifesto Endog Abang untuk Keadilan Sosial

Manifesto itu sebagai arah dan kebijakan partai

Kegiatan Syawalan dan Rakerwil I Partai Ummat DIY, di halaman Yayasan Budi Mulia, Jalan Raya Tajem km 3, Ngemplak, Sabtu (29/4/2023). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Sleman, IDN Times -Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan Manifesto Endog Abang untuk Keadilan Sosial seusai menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I, di Jalan Raya Tajem Km 3, Ngemplak, Sabtu (29/4/2023).

Ketua DPW Partai Ummat DIY, Dwi Kuswantoro, menjelaskan poin pertama manifesto itu, negara tidak boleh absen terhadap upaya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya. "Persoalan kemiskinan yang masih tinggi dan ketimpangan sosial (gini rasio) DIY melebihi angka nasional, mengindikasikan kebijakan pemerintah daerah belum bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan, khususnya kepada masyarakat kecil bawah, dhuafa dan mustadz’afin," ujar Dwi.

1. Partai Ummat singgung Danais dan peran gubernur

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Dwi Kuswantoro menambahkan poin kedua, Dana Keistimewaan (Danais) sebagai amanah konstitusi atas diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial yang setiap tahun terus meningkat. Urusan yang tidak mendesak dan tidak relevan untuk kesejahteraan rakyat hendaknya dihentikan dan dikembalikan kepada roh awal atas kehendak perlunya disusun undang-undang tersebut.

Poin ketiga, Raja dan sekaligus Gubernur DIY yang merupakan satu tarikan napas pemimpin kultural, budaya dan kepala daerah bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memberikan arahan secara hikmah, agar setiap kebijakan mampu menghadirkan keadilan dan mensejahterakan rakyat

2. Pusat ekonomi rakyat harus ditumbuhkan

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Masalah ekonomi masyarakat di DIY turut menjadi perhatian Partai Ummat DIY. Ketimpangan di DIY dinilai masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Termasuk masalah kemiskinan harus ditangani.

Dijelaskan Dwi Kuswantoro, poin keempat manifesto tersebut, pusat-pusat ekonomi rakyat harus ditumbuhkan, bukan malah dimatikan karena alasan tertentu, seperti investasi ataupun dalih melestarikan budaya, yang pada akhirnya justru menyengsarakan rakyat dan semakin meningkatkan ketimpangan sosial bagi warga.

3. Takhta untuk rakyat

Ilustrasi Tugu Pal Putih Yogyakarta (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

Adapun poin kelima dari Manifesto Endog Abang Untuk Keadilan Sosial, yaitu Takhta untuk rakyat sebagai manifestasi dari persenyawaan antara pemimpin dan rakyat, baik secara kultural, budaya dan politik, sudah seharusnya sebagai ruang kontemplasi batin dan ruhiyah pemimpin untuk mendengar dan merasakan denyut nadi rakyat. Sehingga setiap kebijakan yang diambil seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat

"Lima butir manifesto Partai Ummat DIY ini sebagai arah dan kebijakan partai untuk bersama-sama warga membangun iklim demokrasi yang berpihak kepada rakyat, dhuafa dan kaum mustadz’afin," kata Dwi.