Gerindra DIY: Banyak Kasus OTT yang Berasal dari Surat Kaleng
Yogyakarta, IDN Times - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DI Yogyakarta, RM Noeryanto menanggapi surat kaleng yang menuding adanya jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Bantul. Ia mempersilakan tuduhan dalam surat tanpa identitas itu dibuktikan kebenarannya.
RM Noeryanto juga mengingatkan bahwa sejumlah kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berawal dari surat kaleng.
1. Monggo dibuktikan saja kebenaran surat kaleng tersebut
RM Noeryanto mengaku sudah menerima surat tanpa identitas yang berisi tudingan jual beli jabatan yang dikoordinir oleh Kepala BKPP Bantul untuk diserahkan kepada Bupati Bantul Suharsono. Kendati demikian RM Noeryanto mengaku tidak tahu pasti kebenaran surat kaleng tersebut.
"Ya monggo (silakan) dibuktikan saja tudingan permintaan mahar itu karena saya tidak tahu yang sebenarnya," katanya saat dihubungi IDN Times melalui sambungan telepon, Rabu (7/8).
"Saya tidak bisa membantah atau membenarkan, karena itu surat kaleng. Monggo pendapat masing-masing saja," tambah RM Noeryanto.
2. Pengirim surat kaleng sukar dituntut balik karena tidak ada identitasnya
RM Noeryanto juga mengatakan pengirim surat kaleng sukar dituntut balik karena identitasnya juga tidak ada. Jika ingin teriak-teriak pun tidak ada untungnya.
"Saya juga tidak tahu apakah ini dari lawan politiknya karena siapa pengirimnya tidak jelas. Saya tidak bisa menuduh apakah ini dari lawan politik atau bukan saya ndak berani omong. Kecuali jelas jika surat itu dari siapa atau partai apa. Jadi kami diam," tuturnya.
3. Gerindra tak merasa dirugikan
RM Noeryanto mengatakan surat kaleng tersebut bisa saja untuk menjelekkan bupati sebagai kader Partai Gerindra namun juga bisa tidak. Partai Gerindra pun tidak dirugikan dengan adanya surat kaleng karena sejauh ini belum terbukti. Namun jika terbukti, hal itu jelas dapat mencoreng partai.
"Apakah surat itu mengandung kebenaran atau fitnah saya tidak tahu maka saya bisa katakan mungkin ya (menjelekkan bupati) atau tidak," tuturnya.
4. OTT yang dilakukan KPK banyak yang berawal dari surat kaleng
RM Noeryanto juga mengingatkan, semula hanya sejumlah kasus OTT yang dilakukan KPK berawal dari surat kaleng.
"Dari awal hanya surat kaleng namun setelah ditelusuri ternyata kena OTT jadi kan ternyata surat kaleng itu benar. Nah, di Bantul saya tidak mau berandai-andai," tutupnya.
