Dugaan Kasus Korupsi Mandala Krida, JCW Minta KPK Transparan

JCW menilai penyidikan KPK atas kasus korupsi ini membuktikan bahwa DIY bukan lagi daerah 'istimewa' yang selama ini dianggap 'steril' dari penindakan KPK. Hal ini juga sebagai terapi kejut atau shock therapy kepada ASN maupun tender proyek untuk tidak bermain-main atau melakukan persekongkolan jahat atas sebuah proyek. 

“Kami berharap dengan diusutnya dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta dapat  sebagai pintu masuk untuk mengungkap kasus lainnya.”

Data data JCW saat ini KPK tengah mengusut dugaan kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta dengan pagu anggaran tahun 2016 senilai Rp41. 285.640.000 dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp41.277.706.000, serta APBD tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp44. 552. 135.000 dan HPS senilai Rp. 44.552.083.000. 

Pada pertengahan bulan Desember tahun 2018, dalam kasus renovasi stadion itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium terjadinya persekongkolan, baik secara horizontal di antara enam perseroan yang mengikuti lelang total bernilai pagu Rp85,845 miliar itu, maupun patgulipat secara vertikal dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) yakni Kepala BPO DIY kala itu, Edy Wahyudi.

Terpisah, Plt Jubir Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan pengumuman tersangka akan dilakukan bersamaan dengan proses penahanan.

"Untuk itu, pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Setiap perkembangan perkara ini pasti akan kami sampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagimana amanat UU KPK," tuturnya.