Sleman, IDN Times - Kondisi pandemik yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir turut memaksa adanya realokasi dan refocusing terhadap dana desa.
Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI menjelaskan, saat ini dana desa banyak yang digunakan untuk fokus dalam program-program antisipasi maupun penanganan COVID-19.
Halim menjelaskan, ada beberapa program yang memang difokuskan untuk antisipasi maupun penanganan COVID-19. Antara lain pembentukan desa tangguh dan desa aman COVID-19, padat karya tunai, dan bantuan langsung tunai.
Diperkirakan, dana yang digunakan untuk bantuan desa hingga akhir tahun nanti sebesar Rp41 triliun. Diharapkan, bantuan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan di desa.
“Ketiga program tersebut juga berdasarkan arahan dari Kemendes. Hal itu karena kami menyadari bahwa untuk bisa selamat dari kondisi kritis ini perlu dimulai dari unit terkecil di masyarakat. Diperkirakan sebesar Rp41 triliun akan digunakan untuk bantuan desa hingga akhir tahun nanti,” ungkapnya pada saat menjadi pembicara di Seminar Nasional yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu (3/10/2020).
Menurut Halim, pada tahun 2021 mendatang, desa akan kembali difokuskan untuk meneruskan pembangunan berkelanjutan yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Perpres yang merupakan turunan dari ide-ide SDGs itu sendiri diturunkan lagi implementasinya ke tingkat desa.
“Kami merumuskan semacam SDGs itu untuk desa. Isinya sama tetapi terdapat satu tambahan goal baru, yakni tentang kearifan lokal dan kehidupan religiusitas masyarakat desa. Dengan melihat tujuan tersebut akan mudah dibayangkan apa yang harus desa lakukan,” terangnya.
Sementara itu, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan ini menjelaskan jika pembangunan desa haruslah dilakukan secara bersama-sama. Baik oleh pemerintah maupun oleh generasi muda.
Untuk generasi muda, ada beberapa strategi untuk bisa turut andil dalam pembangunan desa. Strategi tersebut, yakni memanfaatkan arena-arena strategis dalam pengambilan keputusan desa, melibatkan aktor-aktor yang selama ini termarginalisasi untuk mewujudkan corak keputusan yang berkeadilan.
"Angkatlah isu-isu dalam dokumen kebijakan yang memprioritaskan semangat kesetaraan. Terakhir, buatlah terobosan afirmasi yang menumbuhkan kepekaan keadilan,” papar Ganjar yang juga merupakan Ketua Kagama.