TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemda DIY Akan Tampung Warganya yang Tak Boleh Kembali ke Jakarta

Yang ingin balik Jakarta wajib kantongi SIKM

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) guna mencegah munculnya gelombang baru penyebaran COVID-19.

Warga atau pemudik yang tak memiliki surat ini dilarang keluar atau masuk ke wilayah ibu kota. Hal ini berimbas pada potensi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap warga DI Yogyakarta yang merantau untuk bekerja di sana.

Baca Juga: DIY Bersiap Terapkan New Normal

1. DIY bersiap dengan adanya potensi PHK massal

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pihaknya mau tidak mau wajib menampung para warga yang nantinya tak bisa kembali ke perantauan akibat kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Semisal sampai berbuntut pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemda DIY siap menerima konsekuensinya.

"Kalau aturan Jakarta begitu ya enggak masalah, itu jadi konsekuensi dari pemerintah daerah terhadap warganya harus bisa mengakomodir," kata Aji kala dijumpai di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (26/5).

2. Diikutsertakan pelatihan dan beri manfaat buat daerah

IDN Times/Haikal

Mereka yang kena PHK ini, Aji memastikan, akan diakomodasi via program pelatihan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan daerah juga akan ikut ambil bagian.

"Kalau mereka PHK akan mendapat pelatihan dari Kementerian Tenaga Kerja. Akan jadi sumber daya terlatih. Sangat mungkin dia memberi manfaat bagi daerah, sangat mungkin menjadi wirausaha di daerah. Atau mengisi lowongan-lowongan yang membutuhkan orang yang kreatif," paparnya.

Aji pun meyakini, masyarakat lebih memilih demikian daripada bergantung pada bantuan sosial pemerintah yang pada dasarnya cuma buat tiga bulan, April-Juni dengan nominal per bulan Rp600 ribu.

Sebagai bukti, dikatakannya ada sebagian warga yang menolak bansos itu karena merasa memiliki pekerjaan meski terdampak atau masih bisa bekerja. Mereka memiliki kemauan berkembang ketimbang meningkatkan angka kemiskinan di daerah.

"Pada saatnya masyarakat itu kita bimbing, kita bawa supaya mandiri," tegasnya.

Lagi pula, dia juga yakin perusahaan di ibu kota akan tiba waktunya juga membutuhkan tenaga dari daerah. "Pada saatnya Jakarta butuh orang," tandasnya.

Baca Juga: Jadi Pilot Project New Normal Pariwisata, Dinpar Sleman Godok Protap 

Berita Terkini Lainnya