Bagai Pungguk Rindukan Bulan, Bansos Bagi Transpuan Tak Kunjung Tiba
Mengandalkan bantuan jejaring solidaritas selama pandemik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times – Pembatasan aktivitas yang dilakukan saat masa pandemik cOVID-19 disebut salah seorang transpuan, Shinta Ratri di Yogyakarta sebagai lokal lockdown.
Salon yang biasanya digunakan sebagai tempat kerja transpuan (sebagai sebutan lain dari waria) mulai ditutup. Pekerjaan yang biasanya dilakukan seperti rias pengantin pun banyak yang dibatalkan.
“Pandemik sangat memberatkan transpuan karena makin banyak yang tak bisa bekerja. Benar-benar tak berdaya,” kata Ketua Pondok Pesantren Waria “Al Fattah” itu dalam diskusi online Siasat Transpuan Menghadapi Pagebluk Corona yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Kamis, 21 Mei lalu.
Informasi pemberian bantuan sosial berupa uang dari pemerintah pusat dan daerah sebesar RP600 ribu seperti numpang lewat saja. Tak satu pun transpuan yang menerima, mereka terganjal dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Tak banyak transpuan punya KTP Yogyakarta. Yang Punya KTP Yogyakarta juga tak dapat, apalagi luar daerah,” kata Shinta.
Jumlah transpuan yang terdata saat ini mencapai 136 orang, tetapi secara faktual mencapai 184 orang di DIY. Diperkirakan separuhnya tak mengantongi KTP. Bak pungguk merindukan bulan padahal kebutuhan pangan terus mendesak dipenuhi.
“Yang sudah terdata saja bantuan amburadul. Salah sasaran. Kami bersyukur bisa cari jalan sendiri tidak mengandalkan pemerintah,” tukas Shinta.
Beruntung mereka punya jejaring luas melalui organisasi lokal hingga nasional yang membantu hidup transpuan. Akhirnya sebanyak 140 bingkisan sembako disalurkan untuk transpuan Yogyakarta dari jejaring di Jakarta. Nmaun sampai kapan transpuan bertahan hidup mengandalkan solidaritas di tengah pandemik yang tak pasti kapan usainya?
Baca Juga: Jerit Transpuan Saat Pandemik, Tak Bekerja dan Kesulitan Akses Bansos
1. Mempunyai KTP namun transpuan tak terdata sebagai penerima bantuan
Upaya pengadaan KTP untuk transpuan di Yogyakarta sudah pernah dilakukan. Sebelum tahun 2018 pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sudah memberi lampu hijau untuk melakukan pendataan transpuan yang belum ber-KTP.
“Itu setelah kami audiensi,” kata Rulli Malay dari Waria Crisis Centre di Yogyakarta.
Namun hingga satu tahun berlalu kabar tindak lanjut proses pemberian KTP belum terdengar. Mereka pun menanyakan dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Jawaban mereka sama, tak ada pendataan terhadap transpuan yang sudah lama berdomisili di Yogyakarta.
“Alasannya dari mereka karena tak punya identitas awal,” kata Rulli.
Sementara 15 transpuan yang berdomisili di Kabupaten Sleman sudah mengantongi KTP dan Kartu Keluarga sejak 2015. Lewat kebijakan pemda setempat, mereka mendapatkan kemudahan. Namun itu bukan akhir masalah bagi transpuan yang sudah memiliki KTP. Pandemik COVID-19 telah menguji ‘ketidaksaktian’ KTP yang mereka miliki, hingga saat ini tak satu pun transpuan yang ber-KTP Sleman terdata sebagai penerima bantuan pemerintah.
“Nyatanya transpuan yang mempunyai KTP Sleman hidup miskin, tinggal di kos juga tak terdata. Apa guna kami capek-capek mengisi (formulir) sensus penduduk kalau tak dapat KTP? Kalau gitu gak perlu ada KTP transpuan karena tak ada gunanya,” tukas Rulli kesal.
Baca Juga: Kisah Mahasiswa Rantau: Tidak Bisa Mudik Hingga Kehabisan Uang