Warga DIY Pertanyakan Penghargaan Pembina Peduli HAM Sultan HB X
Mempertanyakan pembedaan pribumi dan non pribumi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Sejumlah warga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempertanyakan penghargaan sebagai Pembina Daerah Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang diterima Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Menurut mereka, Gubernur DIY masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan berkaitan dengan masalah HAM. Mereka juga mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, memprotes pemberian penghargaan tersebut.
"Menkumham memberikan satu penghargaan kepada Gubernur DIY atau pemerintah DIY atas pembinaan daerah peduli HAM. Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pak Gubernur," kata salah satu warga yang mempertanyakan penghargaan tersebut, Zealous Siput Lokasari, ditemui di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (21/12/2022).
Baca Juga: Gubernur DIY Raih Penghargaan Pembina Daerah Peduli HAM
1. Mempertanyakan pembedaan pribumi dan nonpribumi
Siput menyebut masih ada diskriminasi di wilayah DIY. Seperti disebutnya pembedaan antara pribumi dan nonpribumi. "Nonpribumi gak ada undang-undangnya, hak itu paling penting. Sesama manusia kok dibedakan pribumi dan nonpribumi," ujar Siput.
Lebih konkret ia menyinggung terkait hak kepemilikan atas tanah, yang tidak dimiliki. Dikatakan Siput hal tersebut adalah wujud diskriminasi atau membeda-bedakan warga negara, secara kelas dan etnis.
"Warga negara dipetakan menjadi warga pribumi dan non pribumi, yang sebenarnya itu sudah tidak ada," kata dia.
Baca Juga: Kasus Peluru Nyasar Kepala Balita Sleman, JPW Minta Polisi Transparan