DIY Berkomitmen Tangani Alih Fungsi Lahan Pertanian
Demi menjaga ketahanan pangan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Alih fungsi lahan pertanian menjadi masalah yang memerlukan keseriusan penanganan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkomitmen untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan pertanian ini demi ketahanan pangan Indonesia.
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengungkapkan hal demikian pada Rakor Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Senin (27/2/2023) di Yogyakarta. Rapat ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI dan dihadiri oleh Forkopimda DIY serta jajaran OPD di lingkungan Pemda DIY.
Pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri, mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan atau lahan baku sawah. Menurut Sri Paduka fenomena alih fungsi lahan pertanian tidak hanya merugikan petani dan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat mengancam kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan.
1. Masih terjadi alih fungsi lahan baku sawah
Negara telah berupaya mengatasi masalah alih fungsi lahan melalui Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Dalam pasal 44 ayat 1 juga dinyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
“Kendati sudah ada sanksi pidana, kenyataannya masih terjadi alih fungsi lahan baku sawah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya khusus pengawasan dan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di setiap daerah,” ungkap Sri Paduka.
Baca Juga: Menteri Pertanian Klaim Tidak Ada Hari Tanpa Panen Padi
Baca Juga: Cara Kelompok Tani Lahan Pasir di Bantul Cetak Petani Muda