TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PKL Minta Bansos dan Pembukaan Kawasan Malioboro 

PPKM Darurat berdampak pada ekonomi PKL

Ilustrasi kawasan Malioboro sebelum masa pandemik. (IDN Times/Febriana Sinta)

Kota Yogyakarta, IDN Times - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli lalu berdampak pada Pedagang Kaki Lima (PKL) dan komunitas di kawasan Malioboro, Yogyakarta.

Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian pada kondisi PKL di kawasan Malioboro karena penghasilannya terdampak. 

 

 

Baca Juga: Ditegur Mendagri, Pemda DIY: Insentif Nakes Sudah Dibayar

1. Pendapatan macet, PKL sekarat

Ilustrasi lesehan di kawasan Malioboro / yogyakarta.panduanwisata.id/

Menurut keterangan  Ketua Paguyuban PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) Slamet Santoso, pada dasarnya mereka mengerti kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM Darurat untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Namun, kata Slamet Santoso, pedagang dan komunitas di Malioboro meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonominya.

“PKL yang mencari nafkah di kawasan Malioboro kondisinya saat ini sekarat. Pendapatan macet total, sehingga beban dampak ekonomi akibat Covid-19 yang selama ini sudah berat, terasa bertambah berat ratusan kali lipat,” kata Slamet, Selasa (20/7/2021).

 

2. Dampak PPKM Darurat PKL tak bisa membayar utang

Ilustrasi uang (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Akibat tidak bisa berjualan, PKL dan komunitas di Malioboro otomatis tidak mendapatkan penghasilan. Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Desio Hartonowati menjelaskan akibatnya mereka tidak bisa membayar utang-utang. Bahkan, utang mereka terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami mendesak Pemda DIY segera dan secepatnya mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan ribuan keluarga Pedagang Kaki Lima di kawasan Malioboro,” kata Desio.

 

Berita Terkini Lainnya