TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jogja

Kementerian PUPR: 43 Juta Rumah di Indonesia Tak Layak Huni

50 ribu di antaranya ada di DI Yogyakarta

IDN Times/Daruwaskita
Verified
Daruwaskita

Bantul, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut jumlah rumah yang tidak layah huni (RTLH) di Indonesia saat ini mencapai 43 juta unit yang tersebar di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Baca Juga: Yolanda Owner Salad Nyoo Jogja, dari Galau hingga Punya 90 karyawan 

1. Tahun 2019 Kementerian PUPR kucurkan program BSPS untuk 206.500 unit atau penerima‎

IDN Times/Daruwaskita

Direktur Rumah Swadaya, Kementerian PUPR, Raden Johny Fajar Sofyan Subrata mengatakan setiap tahunnya Kementerian PUPR berusaha untuk mengurangi jumlah RTLH dengan mengadakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mencapai 206.500 unit atau penerima.‎

"Program BSPS ini nantinya dibagikan kepada 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang mekanisme melalui pengajuan dari pemerintah daerah dan juga dari aspirasi anggota DPR khususnya Komisi V yang bermitra dengan Kementerian PUPR," katanya di sela-sela acara Serah Terima Buku Tabungan BDPS Tahun Anggaran 2019 di Balai Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Kamis (29/8).

2. Di Yogyakarta ada 50 ribu rumah tidak layak huni‎

IDNTimes/Holy Kartika

Menurutnya dari 514 kabupaten/kota, RTLH paling banyak ditemukan pada wilayah perkotaan, baru menyusul di wilayah Kabupaten. Sedangkan untuk wilayah DI Yogyakarta, jumlah RTLH mencapai 50 ribu dan pada tahun ini mendapatkan bantuan program BSPS mencapai 4.150 unit atau penerima.

"Di Bantul sendiri melalui aspirasi anggota Komisi V yaitu Bapak Idham Samawi pada tahun 2019 dikucurkan program BSPS sebanyak 1.015 unit atau penerima," ujarnya.

3. Pencairan program BSPS berlangsung 2 tahap‎

IDN Times/Daruwaskita

Setiap penerima program BSPS dari Kementarian PUPR akan mendapatkan anggaran sebesar Rp17,5 juta yang peruntukannya Rp 15 juta untuk membeli bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang.

"Jadi nantinya dana akan masuk pada rekening penerima program BSPS dan pencairan berlangsung 2 tahap. Yaitu tahap pertama untuk pembelian bahan bangunan pada toko bangunan yang disepakati dan tahap kedua adalah pencairan untuk biaya tukang," ucapnya.

"Jadi dana itu memang kecil karena sifatnya Stimulan sehingga penerima harus melakukan swadaya sendiri untuk kebutuhan tambahan yang lainnya," tuturnya.

Baca Juga: Tak Sekadar Ruang Terbuka, Ini Fungsi Alun-alun Utara Kraton Jogja 

Topik:
Kementerian PUPR
rumah bersubsidi
Kabupaten Bantul
Berita Terkini Lainnya

Sleman Kebut Pengerjaan Pembuangan Sampah Sementara di Tamanmartani

TPA Piyungan Ditutup Forpi Temukan Sampah Menggunung

Petani Lahan Pasir di Bantul Ingin Miliki Surat Kekancingan

Ternak Mati di Semuluh Lor Gunungkidul Negatif Antraks

Piyungan Dibuka Terbatas, Tampung 100 Ton Sampah dari Kota Yogyakarta 

Digital Native, Isu Kesehatan Mental Gen Z Butuh Perhatian

Tangani Sampah, Pemda DIY Minta Sleman Gunakan TPST Tamanmartani

Sleman Pilih Lahan Bekas Tambang Jadi Pembuangan Sampah Sementara

Pencurian Ternak dan Burung Marak di Bantul, Warga Diminta Waspada

Tangani Masalah Sampah, UGM Usulkan Konsep Pembuangan Berbayar