GKR Hemas: Politik Uang Menurun, Tapi ASN Tak Netral Naik Luar Biasa
Karang Taruna Bantul ajak masyarakat tolak money politik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Anggota DPD RI, GKR Hemas mengatakan dalam pelaksanaan pilkada, potensi money politics atau politik uang terus menurun. Namun, kasus yang meningkat signifikan adalah ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Yang sangat menjadi perhatian DPD di seluruh provinsi adalah keterlibatan ASN yang ada di Kabupaten yang sangat luar biasa. Ini pekerjaan bagi Bawaslu," katanya di sela-sela acara Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPR RI di Jembatan Gantung Tegaldowo, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (13/11/2020).
Maraknya ketidaknetralan oleh ASN dalam Pilkada, kata GKR Hemas, setidaknya sudah terlihat di dua pilkada yang ada di kabupaten di DIY. Menurutnya, harus ada ketegasan lagi dari Bawaslu untuk menindak ASN yang tidak netral sesuai dengan peraturan yang ada.
"Harus ada ketegasan dari Bawaslu, KPU sendiri juga harus memberi masukan kepada Bawaslu," ucapnya.
Baca Juga: Pilkada Bantul, Bawaslu Dorong Pemdes Tolak Politik Uang
1. Politik uang hanya mungkin dilakukan oleh calon yang kaya
Meski potensinya menurun, kata Ratu Keraton Yogyakarta ini, politik uang bisa terjadi. Yang bisa melakukannya adalah calon kepala daerah yang kaya dan punya uang banyak.
"Kalau money politics walaupun masyarakat butuh, namun potensinya lebih kecil daripada keterlibatan ASN dalam kampanye. Dan yang bisa melakukannya hanya calon kepada daerah yang kaya," ungkap istri Sri Sultan Hamengku Buwono X ini.
Baca Juga: Menilik Harta Kekayaan Paslon Bupati-Wakil Bupati Bantul