Di-warning GKR Hemas, Penambang Pasir di Muara Sungai Opak Masih Nekat

2. Penambangan berlangsung di sekitar pembangunan jembatan Kretek II

Diakui Setyo, sejauh ini para penambang belum berani menambang pasir pantai di Selatan Laguna Pantai Samas. Namun, ia sangsi jika penambang tak mengulangi aktivitas penambangan di sepadan Selatan hutan mangrove.

"Dulu kan nambangnya juga seperti saat ini, kemudian geser ke Selatan dan akhirnya yang ditambang pasir pantai," tuturnya.

Atas aktivitas penambangan pasir ilegal yang marak, aktivis lingkungan ini hanya berharap ada ketegasan dari aparat kepolisian. 

"Kalau memang boleh menambang pasir beri masyarakat sosialisasi, jika dilarang maka seharusnya ditindak. Kalau dengan alasan perut dan dibiarkan, maka lingkungan yang jadi korbannya. Pada akhirnya masyarakat juga yang kena dampaknya," tegasnya.

3. Urus izin menambang harus ke pusat

Terpisa, anggota DPR RI, Esti Wijayati, mengatakan UU Minerba tahun 2020 terkait perizinan penambangan berada di tangan pemerintah pusat, salah satu dampaknya adalah terjadinya penambangan pasir tanpa izin.

Tujuan perizinan dipegang pemerintah pusat, salah satu pertimbangannya adalah menyelamatkan lingkungan hidup yang rentan dieksploitasi. Selain itu juga terkait warisan yang nantinya akan diberikan kepada anak cucu.

"Pertambangan tersebut nantinya akan terkontrol dan memberikan jaminan pada kelestarian lingkungan hidup," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih jauh Esti mengatakan masih maraknya penambangan pasir ilegal ini menjadi kerja bersama tidak hanya aparat kepolisian sebagai penegak undang-undang.

"Saya paham bahwa penambangan pasir kaitannya dengan kebutuhan hidup sehingga harus ada jalan keluar dari pemerintah untuk memberikan ruang peningkatan ekonomi bagi para penambang dengan jalan yang berbeda," tuturnya.