TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jogja

Cara Pemerintah Desa di Bantul Cegah Konflik Sosial Akibat Bansos

Ikuti syarat kemiskinan, banyak warga tercecer dari bansos

Lurah Desa Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yuni Ardi Wibowo, bagikan sembako bagi warga yang tercecer bantuan pemerintah pusat
Verified
Daruwaskita

Bantul, IDN Times - ‎Berbagai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat selama pandemik virus corona diketahui masih banyak yang salah sasaran meskipun sudah dilakukan verifikasi data calon penerima.

Adanya penerima bansos yang sebenarnya tidak layak namun tetap memperoleh bantuan oleh pemerintah berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya akan menjadi konflik sosial di masyarakat.

Baca Juga: Hari Ini, 18.538 KK di Bantul Terima Bansos Tunai Kemensos

1. Bantuan sembako untuk warga yang tercecer

Pemberian bantuan sembako bagi warga Desa Bangunharjo yang tercecer bantuan dari pemerintah. IDN Times/Daruwaskita

Adanya potensi konflik sosial mendorong pemerintah Desa Bangunharjo, Kecamatan, Sewon Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta memberikan bantuan sembako kepada warga yang dianggap layak mendapatkan bansos namun tidak termasuk dalam data calon penerima bansos dari pemerintah.

"Hari ini Pemerintah Desa Bangunharjo memberikan bantuan sembako kepada 1.725 warga yang sampai saat ini belum menerima sama sekali bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah desa dengan BLT yang bersumber dari dana desa," ujar Lurah Desa Bangunharjo, Yuni Ardi Wibowo, Kamis (21/5).

2. Bantuan sembako menyasar warga yang belum mendapatkan bantuan apapun

Bantuan sembako bagi warga Desa Bangunharjo yang tercecer bantuan dari pemerintah. IDN Times/Daruwaskita

Yuni menyebutkan, bantuan sembako tersebut berisi beras 5 kilogram, minyak 2 liter, telur 1 kilogram, gula pasir 2 kilogram dan kecap 1 botol dengan nilai rupiah Rp160 ribu. Dana yang digunakan untuk bantuan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

"Kita tidak menggunakan dana desa karena dana desa peruntukannya untuk pemberian BLT dan juga bantuan bagi keluarga ODP yang sedang menjalani karantina mandiri,"ucapnya.

Bantuan sembako itu sebagian besar menyasar kepada keluarga yang kehilangan pekerjaan akibat terdampak pandemik COVID-19, sehingga setidaknya bisa meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

"Saya akui, pemerintah desa sangat dilematis karena para penerima bantuan sembako sebenarnya warga yang tidak bisa makan namun tidak masuk dalam kriteria kemiskinan dari Kemensos yang menjadi acuan dalam memberikan bantuan sosial, sehingga nama mereka dicoret sebagai penerima bantuan sosial," terangnya.

Baca Juga: Pemkab Bantul Coret 1.612 Penerima Bansos dari Dinsos DIY

Topik:
Bansos
Bantuan Sosial
bantuan langsung tunai
pandemik
COVID-19
konflik
Berita Terkini Lainnya

Libur Sekolah, Bantul Raup Pendapatan hingga Rp2 Miliar

Grebeg UMKM DIY 2023 Dibuka, Dorong UMKM Tembus Pasar Global

Kondisi Pasien Antraks di RSUD Wonosari‎ Makin Membaik

Festival Seribu Candi Digelar di Prambanan, Simak Agendanya

BI: Ekraf Indonesia Hanya Kalah dari Hollywood, KPop, dan Drakor

Penyebar Video Hoaks LC Tewas di Jalan Samas Diburu Polisi

Pemkab Gunungkidul Bahas Kompensasi Ternak Mati Kena Antraks

Pemkab Sleman Dorong Partisipasi Difabel  dalam Pemilu 2024

Gunungkidul Tak Berlakukan KLB Antraks, Bupati: Belum Perlu

Tunggu Hasil Tes Antraks, Puluhan Warga Bebas Beraktivitas