Pemkab Bantul Coret 1.612 Penerima Bansos dari Dinsos DIY
Sekda Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Helmi Jamharis. IDN Times/Daruwaskita
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Bantul mencoret 1.612 kepala keluarga penerima bantuan sosial yang berasal dari Dinas Sosial Pemda DIY.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis mengatakan bansos dari Dinas Sosial Pemda DIY yang diberikan kepada Penerima Keluarga Harapan (PKH), keluarga penerima sembako yang diperluas serta penerima sembako reguler mencapai 45.801 kepala keluarga. Rinciannya, penerima PKH sebanyak 1.932 keluarga, sembako diperluas mencapai 19.175 kepala keluarga dan sembako reguler 23.973 kepala keluarga.
1. Setelah disisir penerima manfaat bansos Dinsos DIY hanya 43.469 penerima manfaat
Ilustrasi warga penerima bansos tunai. IDN Times/DaruwaskitaMenurut Helmi Jamharis, setelah dicermati atau disandingkan dengan data penerima program yang lain terdapat yang dobel penerimaan bantuan dari pemerintah. Dobel dengan penerima BST Kemensos 734 kepala keluarga, BLT Dana Desa sebanyak 709, pencermatan dari desa yang telah mendapatkan bantuan lain mencapai 165 dan yang terima BST dan BLT DD sebanyak 4 kepala keluarga sehingga totalnya mencapai 1.612 kepala keluarga.
"Adanya 1.612 yang menerima bantuan dobel tersebut maka akan mengurangi jumlah penerima bansos dari Dinsos Pemda DIY yang semula 45.801 kini hanya menyasar kepada 43.469 penerima," katanya, Jumat (15/5).
Baca Juga: Pemkab Sleman Janji Berikan Bantuan Dana Desa Mulai Sabtu Besok
2. 1.612 penerima bansos Dinsos DIY yang salah sasaran uangnya akan dikembalikan ke Pemda DIY
Verifikasi calon penerima bansos tunai dari dana desa berdasarkan DTKS. IDN Times/DaruwaskitaHelmi Jamharis yang juga Ketuga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Infeksi COVID-19, Kabupaten Bantul menjelaskan untuk 1.612 penerima bansos yang salah sasaran akan diusulkan kepada Pemda DIY agar tidak diberi akses. Uang bantuan akan dikembalikan ke kas DIY.
"Hari ini kita rapat dengan BPD, Kecamatan dan pemerintah desa agar pemerintah desa bisa bernapas karena sampai hari ini masih melakukan pencairan BST dan BLT DD," ungkapnya.
3. Bansos dari Dinsos DIY berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial
Salah satu warga penerimA BLT DD di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Bantul. IDN Times/Humas Pemkab BantulBerdasarkan informasi dari Paguyuban Lurah Kabupaten Bantul, Bansos dari Dinsos DIY berpotensi menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Alasannya, kondisi ekonomi penerima bansos itu lebih baik dari masyarakat yang sampai saat ini tidak menerima bantuan apa-apa dari pemerintah karena dinilai sudah mampu. Namun dengan pandemi COVID-19 ini warga yang dianggap mampu ini jatuh miskin karena di PHK ataupun faktor lainnya.
"Bansos dari Dinsos DIY seakan-akan hanya diberikan kepada penerima PKH dan penerima sembako reguler dan penerima sembako yang diperluas saja yang dianggap miskin. Ini memang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat," ungkapnya.
Helmi mengaku hanya menerima data dari Dinsos DIY terkait calon penerima bantuan sosial berupa top up senilai Rp 400 ribu. Dia tidak mengetahui data tersebut diambil sumbernya dari mana dan data tahun berapa.
Pemkab Bantul hanya bisa mencoret penerima yang telah menerima bantuan lain dari pemerintah seperti BST dan BLT DD. Namun ketika data riil di masyarakat penerima bansos dari Dinsos DIY adalah orang mampu maka tidak bisa dilakukan pencoretan oleh Pemkab Bantul.
"Ini yang nantinya menjadi potensi kecemburuan sosial di masyarakat dan perangkat desa nantinya yang akan terkena bola panasnya," ujarnya.
Baca Juga: Kangen Rumah, Sarjan Tempuh Perjalanan 17 Hari Pulang ke Lombok
