39 Siswa Difabel Tidak Diterima di SMP Negeri Orangtua Ngadu Ombudsman

Orangtua merasa khawatir jika anak di sekolah swasta, maka biaya pendidikan akan terasa berat. "Kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan menyekolahkan di sekolah swasta yang relatif mahal begitu," ujar Ninik. 

Ninik mengungkapkan meski ada informasi dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas (ULD) ada dana bantuan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Rp4 juta setiap tahun, namun nominal tersebut dirasa kurang. "Rp4 juta itu setahun. Nah sedangkan di swasta rata-rata masuknya itu mahal. Kemudian untuk biaya satu tahun itu masih cukup berat," ungkap Ninik.

Pihaknya mendorong para siswa difabel dapat diterima di sekolah negeri. Terlebih saat ini terdapat 33 kuota bagi siswa difabel yang masih kosong.

"Kuota yang disediakan 173, sedangkan yang mendaftar 179. Artinya kalau semua kuota terpenuhi, kemungkinan hanya ada enam siswa yang tidak masuk ke SMP negeri. Di sini ada 33 kuota yang masih kosong. Ada di SMPN 1, SMON 5, SMPN 8, dan SMPN 15, itu menurut informasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan," kata Ninik.

Diungkapkan Ninik, pendaftaran online calon siswa difabel baru diterapkan tahun ini. Para siswa difabel hanya bisa memilih tiga sekolah. Saat kuota di sekolah yang dipilih penuh, maka siswa tidak bisa mendaftar di SMP negeri lain.

Pihaknya berharap agar sistem PPDB untuk anak difabel di Kota Yogyakarta kembali seperti tahun lalu. Siswa tidak hanya memilih tiga sekolah, tetapi sebanyak 16 sekolah negeri yang ada di Kota Yogyakarta.