2 Sekolah Rakyat Dibangun di Sleman, Masing-Masing Tampung 1.000 Siswa

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Wawan Widiantoro mengatakan, lokasi SR yang dikelola Pemda DIY di Moyudan memiliki luas lahan sekitar 7,5 hektare. Sementara lahan SR yang dikelola Pemkab Sleman di Margodadi, Seyegan, sekitar 5,1 hektare.

Kedua SR tersebut akan menerapkan sistem asrama atau boarding school. Kapasitas masing-masing sekolah ditargetkan dapat menampung sekitar 1.000 siswa.

"Setiap SR kapasitasnya dimaksimalkan itu bisa sampai seribu lebih sedikit, tapi nanti kita lihat di lapangan seperti apa," kata Wawan, Kamis (13/8/2026).

Adapun cakupan penerimaan siswa akan disesuaikan dengan pengelola masing-masing sekolah. SR yang dikelola Pemda DIY akan menjangkau calon siswa dari seluruh wilayah provinsi tersebut, sedangkan SR yang dikelola Pemkab Sleman diperuntukkan bagi warga dari wilayah Kabupaten Sleman.

"Kalau provinsi ya tentunya se-provinsi. Jadi wilayah jangkauannya bisa sampai Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo," terang Wawan.

Wawan mengatakan, kedua lokasi tersebut masih dalam proses penyiapan dokumen dan penyelesaian sejumlah persyaratan lahan. Untuk lokasi di Sumbersari, Moyudan, Wawan memastikan tidak ada kendala berarti dalam kelengkapan dokumen.

"Nah untuk yang Seyegan untuk (SR) kabupaten itu ada beberapa berkas yang masih terus kita lengkapi," terangnya.

Wawan mengungkap ada catatan dalam proses penyiapan lahan kedua SR tersebut, berkaitan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Menurutnya, persoalan tersebut telah dibahas bersama pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, dan tentunya Kementerian Sosial (Kemensos) selaku pengampu program SR.

Saat ini, lahan di Margodadi masih terdapat sejumlah tanaman buah-buahan. Sedangkan lahan di Seyegan merupakan lahan tegalan yang dinilai kurang produktif karena kondisi irigasinya sudah tidak optimal.

Khusus lokasi di Moyudan, pemerintah menyiapkan lahan pengganti dengan luasan tiga kali lipat. Karena itu, Wawan menyebut persoalan lahan untuk SR milik Pemda DIY tidak lagi menjadi kendala.

"Kalau (lahan pengganti) yang kabupaten ini baru kita komunikasikan," ungkap Wawan.

Pembangunan kedua SR tersebut nantinya dibiayai melalui APBN. Kementerian PU akan melakukan pembangunan fisiknya. Wawan mengatakan, waktu eksekusi akan diusulkan setelah seluruh dokumen, status lahan, dan perizinan dinyatakan lengkap. Lokasi di Moyudan diperkirakan menjadi yang lebih cepat masuk tahap pembangunan.

"Kalau yang paling cepat kemungkinan provinsi yang di Moyudan itu. Saya kira Oktober. Oktober mulai ya, mulainya," pungkas Wawan.

Selain di dua lokasi tersebut, ada pula Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 1 Kulon Progo di Kalurahan Gulurejo, Lendah, yang resmi mulai beroperasi dan menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Jumat, 31 Juli 2026.

Sekolah berasrama ini menampung ratusan siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dari keluarga prasejahtera. SR ini dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektare dan dirancang mampu menampung hingga 1.080 peserta didik.