Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Yogyakarta, IDN Times - Menteri BUMN Erick Thohir menjamin keamanan kesehatan vaksin corona yang dipesan secara impor.
Erick memastikan, vaksin COVID-19 yang didistribusikan nantinya harus sesuai standar kesehatan termasuk yang ditentukan oleh WHO.
"Hasil pertemuan kami dengan WHO, lembaga internasional lain, kita sepakati bahwa vaksinasi yang ada di Indonesia harus melalui proses daripada standar yang sudah diakui dunia," kata Erick dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan bersama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang disiarkan secara daring, Selasa (27/10/2020).
Baca Juga: Pakar UGM: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Meski Ada Vaksin
1. Lolos uji klinis BPOM
Erick Thohir pastikan Bio Farma siap produksi 250 juta dosis vaksin COVID-19 per tahun di akhir tahun 2020 (Dok. Kementerian BUMN) Menurut Erick, vaksin sebelum dibagikan kepada masyarakat juga harus melalui tahapan uji klinis dari BPOM.
"Jadi, kalau dibicarakan kualitas sudah pasti yang diberikan kepada rakyat nantinya kualitas yang sesuai standar. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang membahayakan rakyat," tegasnya.
2. Pastikan kehalalannya
Ilustrasi vaksin atau jarum suntik (IDN Times/Arief Rahmat) Proses mendatangkan vaksin COVID-19 ini, lanjut Erick, turut melibatkan tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuannya, agar perdebatan halal-haram vaksin corona segera menemui ujungnya.
Proses sertifikasi halal dimulai dengan mengirimkan tim MUI ke negara produsen vaksin corona.
"Kita juga mengirimkan perwakilan MUI ke China, UEA, dan bahkan negara (produsen vaksin) lainnya," ungkap Erick.
Uji klinis calon vaksin COVID-19 di Bandung, Jawa Barat tempo hari juga tak luput dari monitoring MUI.
3. Gratis untuk yang kurang mampu
Ilustrasi pemberian vaksin (IDN Times/Arief Rahmat) Erick menjelaskan, saat ini Pemerintah Indonesia mau tak mau harus 'agresif' demi bisa mendapatkan vaksin COVID-19 sebanyak mungkin, bersaing dengan negara-negara di dunia.
Vaksin, kemungkinan akan didatangkan secara bertahap per bulannya. Setelahnya, didistribusikan ke masyarakat melalui 2 skema.
"Insyallah nanti vaksin ada 2 program, ada vaksin bantuan pemerintah yang gratis untuk masyarakat yang membutuhkan, yang kurang secara ekonomi. Tetapi, tentu yang middle class, orang yang mempunyai duit ya harus bisa dibayarkan saja. Jangan ikutan yang kurang mampu, yang mampu harus bayar sendiri," tegas Erick.
"Ini yang tentu saya harapkan dari pimpinan daerah juga bisa membantu sosialisasi vaksin secara baik," sambung dia.
Baca Juga: Pakar Virologi UGM: Vaksin Bukan Satu-satunya Solusi Hentikan Pandemik
