Kepercayaan Publik terhadap Jokowi Merosot, Ini Respons Ma'ruf Amin
Ma'ruf berharap persepsi ini hanya sementara
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Hasil survei Litbang Kompas termutakhir menunjukkan rendahnya kepercayaan publik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam aspek penegakan hukum serta ekonomi.
Ma'ruf Amin berharap, rendahnya kepercayaan publik pada dua aspek yang diyakininya terjadi karena kasus tertentu ini tak akan berlarut-larut.
"Ya saya pikir memang, saya berharap penurunan persepsi ini karena sifat sementara karena adanya kasus-kasus tertentu," kata Ma'ruf di Universitas Alma Ata, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (24/10/2022).
Baca Juga: KSAD Dudung Ajak TNI Perkuat Ketahanan Pangan
1. Tegakkan hukum, pulihkan kepercayaan
Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum turun hingga menyentuh angka 51,5 persen berdasarkan survei periode Oktober 2022. Atau mengalami penurunan terdalam dari 57,5 persen pada Juni 2022 lalu.
Turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap instansi-instansi terkait penegakan hukum membarengi penurunan pada aspek penegakan hukum pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Polri semisal, turun 17,2 persen menjadi 49 persen dan Mahkamah Agung (MA) turun 10,2 persen menjadi 52 persen.
Dengan hasil survei ini, Ma'ruf meminta agar kasus-kasus yang menjadi pemicu penurunan kepercayaan masyarakat itu agar bisa lekas dituntaskan.
"Penegakan hukum dilakukan, kemudian juga dilakukan reformasi di dalam. Sehingga kepercayaan masyarakat akan kembali. Saya kira itu soal waktu," kata Ma'ruf.
"Saya berharap bahwa justru ini yang nantinya membawa persepsi masyarakat kembali jadi lebih baik lagi. Karena kita tidak menutupi, karena kita tidak melindungi. Tapi kita menuntaskan hal-hal di mana terjadi penyimpangan, sehingga ke depan akan jadi lebih baik lagi," sambungnya.
Baca Juga: Menaker Klaim Jumlah Pengangguran di Indonesia Makin Turun