TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Gerindra Bantul: Akar Rumput dan Kader Ingin Gerindra Jadi Oposisi

Keputusan tetap diserahkan Ketum Gerindra

Sekretaris DPC Gerindra Bantul Darwinto. IDN Times/Daruwaskita

Bantul, IDN Times - Menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Gerindra yang bakal dilaksanakan pada Rabu (16/10) besok, serta jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan juga sejumlah ketua partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pertemuan ini menjadi sinyal Gerindra untuk merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf Amin dan meninggalkan PKS sendiri untuk menjadi oposisi pemerintah.

Lalu apa tanggapan dari pengurus daerah Partai Gerindra jika Gerindra yang sebelumnya menjadi oposisi kini menjadi sekutu dari pemerintahan?

Baca Juga: Prabowo Tampak 'Mesra' dengan Jokowi, Ini Kata Pengamat

1. Kader dan akar rumput masih ingin Gerindra di luar pemerintah‎

IDN Times/Daruwaskita

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul, Darwinto mengatakan jika kader dan simpatisan Partai Gerindra pastilah menginginkan tetap berapa di luar pemerintah dan memberikan kritik yang membangun bagi pemerintah.

"Nah kalau ditanya aspirasi dari pengurus di daerah tentunya banyak yang ingin menjadi oposisi seperti PKS yang kini masih mendengungkan tagar opisisi," katanya ditemui di Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bantul, Senin (14/10).

2. Gerindra masuk dalam pemerintah bukan karena untuk kepentingan golongan atau pribadi‎

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Darwinto mengatakan langkah Ketua Umum Gerindra melakukan komunikasi dengan Presiden Jokowi tidak dipersoalkan karena pada dasarnya kedua tokoh bangsa itu bersahabat baik. Komunikasi Ketum Gerindra dengan pimpinan partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin pasti pertimbangannya untuk kepentingan bangsa dan negara bukan karena kepentingan golongan atau pribadi saja.

"Pak Prabowo adalah sosok patriot yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya," ungkapnya.

3. Kewenangan memutuskan berkoalisi atau beroposisi berada di tangan Prabowo

Dok.IDN Times/Istimewa

Jikapun nantinya Partai Gerindra masuk dalam pemerintahan Jokowi, kata Darwinto, tentunya kewenangan di tangan DPP, bukan di tangan DPC atau DPD. Semuanya tergantung kepada putusan Ketua Umum Partai Gerindra.

"Jadi itu ranahnya DPP bukan lagi ranah DPC untuk bicara berkoalisi atau beroposisi,"tuturnya.

Baca Juga: Usai Bertemu Prabowo, Surya Paloh Tak Keberatan Gerindra Masuk Koalisi

Berita Terkini Lainnya