Dana Sampah Padukuhan Bantul Tak Cukup, Warga Buat Lubang Tanah
Ilustrasi tumpukan sampah di pinggir jalan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Lurah di Kabupaten Bantul menyatakan anggaran sebesar Rp50 juta per padukuhan yang dialokasikan dari Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Padukuhan atau PPBMP, tidak akan cukup untuk menangani permasalahan sampah.
1. Anggaran Rp50 juta per padukuhan tidak mencukupi
Lurah Srigading, Prabawa Suganda.(IDN Times/Daruwaskita)Lurah Srigading, Prabawa Suganda menyatakan Rp50 juta tak hanya digunakan untuk sampah namun juga penanganan stunting, kesehatan hingga pendidikan anak usia dini dan infrastruktur.
"Ya tentu anggaran Rp50 juta tidak cukup, karena tak hanya untuk atasi masalah sampah saja," ucapnya, Jumat (28/7/2023).
2. Minta warga pilah sampah dan membuat lubang tanah
Ilustrasi daur ulang sampah (ANTARA FOTO/Syaiful Arif)Prabawa menjelaskan, karena keterbatasan anggaran untuk penanganan sampah, warga diminta untuk memilah sampah agar mampu menekan volume sampah di setiap padukuhan.
"Sampah non organik seperti plastik dan boto-botol masih laku dijual. Banyak tukang rongsok yang datang ke rumah untuk membeli," ujarnya.
Untuk sampah organik, pihaknya meminta warga membuat jugangan atau lubang tanah sebagai tempat penampungan sementara. Warga juga diminta bisa mengolah sampah untuk dijadikan pupuk ramah lingkungan.
"Kita targetkan ada seribu jugangan. Sebagian besar warga Srigading masih punya lahan untuk membuat jugangan," terangnya.
Baca Juga: Budidaya Ikan Bawal di Sleman Kurangi 9.600 Ton Sampah Setahun
3. Warga yang memiliki tanah kosong tak risau dengan penutupan Piyungan
Lurah Seloharjo, Pundong, Bantul, Mahardi Badrun.(IDN Times/Daruwaskita)Sementara Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Mahardi Badrun mengaku tak risau dengan sampah di wilayahnya, sebagian besar penduduk membuang sampah di pekarangannya sendiri dengan membuat jugangan.
"Kalau sampah non organik sudah banyak pihak atau tukang rosok yang bersedia membeli. Kalau kalurahan yang berada di pinggiran Kota Yogyakarta akan bermasalah, karena tak ada tanah," pungkasnya.
Baca Juga: TPA Piyungan Ditutup Forpi Temukan Sampah Menggunung
