Soal Waroeng SS, Disnakertrans DIY: BSU Tak Boleh Dipotong

Tidak boleh dipotongnya BSU dengan alasan apapun tersebut mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY, Amin Subargus, menambahkan telah dibentuk tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai Senin (31/10/2022), atas dugaan pelanggaran yang dilakukan WSS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," ujar Amin.

Dalam hal kepesertaan, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, bahwa tenaga kerja WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebanyak 1.871 orang tenaga kerja. Di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta, Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan menjadi acuan calon penerima BSU dan dari jumlah 1.871 tersebut setelah dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak Perusahaan ada 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, Perusahaan WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar objek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada bulan November tahun 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," ujar Teguh.

Diketahui dalam surat yang dikeluarkan WSS, karyawan yang menerima BSU Rp600 ribu akan dipotong gajinya Rp300 ribu per bulan, selama bulan November dan Desember 2022. Sehingga, total pemotongan gajinya Rp600 ribu per orang.

Dalam surat edaran itu, ada dua pertimbangan pemotongan gaji tersebut. Pertama, demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Kedua, perusahaan menyatakan membayar Iuran BPJS karyawan tanpa pemotongan gaji, alias dibayar langsung oleh perusahaan. Ketiga, Waroeng SS menyatakan masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemik Covid-19.

Direktur WSS Indonesia, Yoyok Hery Wahyono membenarkan surat edaran tersebut. Seperti salah satu pertimbangan di atas, dia membeberkan tak semua karyawan Waroeng SS mendapat BSU. Sehingga, bisa memicu ketidakrukunan di antara karyawan yang tidak dapat dengan yang dapat BSU 2022. "Saya lebih milih jangan ada bantuan apapun untuk pasukan saya kalau tidak semua dapat," kata Yoyok.