UII Minta Pasal Penyerangan Kehormatan Presiden Dikeluarkan dari RKUHP

Pasal-pasal itu berpotensi mengaburkan antara tindakan yang dikategorikan kritikan dengan yang dikategorikan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden Indonesia. 

"Akibatnya membuka celah pemidanaan terhadap tindakan kritik. Sesungguhnya itu kritikan, tapi justru dimaknai tindakan penyerangan kehormatan,” kata Allan.

Sementara Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Partisipasi yang dimaksud dapat berupa tindakan penyampaian pendapat maupun kritik dalam bentuk yang beragam, baik secara tertulis maupun lisan.

Menurut Allan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu unsur negara demokrasi, adalah adanya keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan dan kebijakan pemerintah.

“Jadi pasal dalam RKUP itu secara langsung bertentangan dengan semangat demokrasi itu sendiri,” kata Allan.

Sebelumnya, pasal serupa sudah muncul dalam pasal atau delik 134, 136 bis, 137 KUHP yang mengatur terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wapres. Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan pasal-pasal itu inkonstitusional.

Alasan MK, Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap ketika ketiga pasal tersebut digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Akibatnya, pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Selain itu, Presiden atau Wapres tidak boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif yang berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Kecuali secara prosedural untuk mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada keduanya. MK juga telah melakukan studi banding pasal yang sama di beberapa negara lain.

“Dan penuntutan atas penghinaan terhadap penguasa atau badan publik di beberapa negara berdasar pengaduan,” imbuh Allan.

Allan menjabarkan terdapat empat pasal dalam RKUHP yang berkaitan dengan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pertama, Pasal 218 ayat (1) RKUHP yang menegaskan setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Kedua, Pasal 218 ayat (2) RKUHP, bahwa tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Ketiga, Pasal 219 RKUHP, bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Keempat, Pasal 220 yang menegaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.