UGM Jelaskan Awal Munculnya Petisi Bulaksumur yang Kritisi Jokowi

Dijelaskan Andi, rencana Petisi Bulaksumur tersebut sudah menyebar sejak Jumat (26/1/2024). Andi sendiri baru bertemu para penggagas pada Selasa (30/1/2024) siang, atau sehari sebelum pembacaan petisi. 

"Kalau ditanya Bu Rektor tahu dengan itu, ya Bu Rektor ngerti. Kita, kami perangkatnya suatu kewajiban untuk menyampaikan. Cuma kan baru tadi malam, kemarin sore mulai ada beberapa yang kecewa tentang itu," jelas Andi.

Lalu apa Petisi Bulaksumur tersebut mewakili kelembagaan atau individu? Andi mengatakan dalam petisi tersebut beberapa dosen, Guru Besar UGM, tenaga kependidikan, mahasiswa hingga alumni memang tergabung dalam diskusi tersebut. Meski diikuti sejumlah sivitas akademika UGM, namun Andi mengatakan untuk dapat dikatakan mewakili kelembagaan ada sejumlah proses yang harus dilalui. Harus melalui senat akademik, dewan guru besar, Majelis Wali Amanat (MWA) UGM, pimpinan universitas yang di dalamnya ada Rektor.

"Tetapi ketika ini harus ingin dikatakan secara institusional. Kami harus lewat proses institusonal. Kalau ditanya secara kelembagaan, secara formal belum ada dibahas di kelembagaan, tetapi kalau dikatakan apa ini UGM lepas tangan, tidak. Wong ini elemen kami kok. Gak mungkin ada UGM, kalau gak ada dosen, gak mumgkin ada UGM kalau gak ada para tendik. Demikian pun temen-temen mahasiswa," ujar Andi.

Menurut Andi adanya Petisi Bulaksumur ini juga tidak sepenuhnya sepakat. "Di dalem kan ada elemen yang tidak sepakat, ada sepakat, ada setengah sepakat. Ini harus kita wadahi," ujar Andi.

Sebelumnya, Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni berkumpul di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024), membacakan Petisi Bulaksumur. Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo yang dinilai keluar jalur.

Prof. Koentjoro mengungkap Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kami menyesalkan tindakan yang menyimpang yang justru terjadi pada masa Presiden Joko Widodo, yang juga merupakan bagian dari UGM. Terjadinya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan keterlibatan aparat dan penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tetang keterlibatan pejabat publik dalam politik antara netralitas dan keberpihakan, akan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian prinsip demokrasi," ujar Prof. Koentjoro.