Uang Tinggal Rp9 Ribu, Sopir Taksi di Malioboro Bingung Bayar SPP

Salah satu pengemudi taksi, Bambang Tri Sardono, mengisahkan kondisinya saat ini yang kehilangan pemasukan akibat adanya kebijakan PPKM.

Warga Ngampilan, Kota Yogyakarta ini mengaku bingung sebab harus membayar biaya pendidikan anaknya serta mengangsur cicilan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sedangkan ia tidak memperoleh pemasukan.

Saat berada di Gedung DPRD DIY Bambang sempat memperlihatkan dompetnya yang isinya tinggal Rp9 ribu. Kondisi itu diperparah dengan istrinya yang tengah sakit.

“Istri saya tengah sakit sebab memikirkan saya dan semua yang terjadi pada kami. Ini uang saya tinggal Rp9 ribu. Kami tidak tahu lagi mesti bagaimana,” katanya sedih.

Tak hanya Bambang, nasib serupa juga menimpa Oktaviana Istinawati, seorang pedagang asongan yang biasa mencari uang di kawasan Malioboro. Sambil menangis tersedu Oktaviana mengadukan nasibnya kepada anggota Komisi D DPRD DIY. Air mata terus mengalir saat Oktaviana mengadukan nasibnya yang tak bisa mencari nafkah lagi.

Menurut Oktaviana, betapa kebingungan warga masyarakat kecil di luar yang bekerja harian dengan adanya kebijakan PPKM. Apalagi ia dan sejumlah rekannya belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. 

“Kami masih bisa cari jalan tikus untuk jualan barang-barang ke tempat saudara, cari utangan. Namun, saat ini kita seperti dibunuh tapi secara halus. Banyak yang tidak bisa makan karena orang kecil itu cari makan sekarang untuk hari ini. Dulu di DPR minta suara sama kita tapi setelah duduk dia lupa hak rakyatnya. Saya masih bisa utang tapi orang kecil di luar sana tidak bisa, tidak ada jalan mencari nafkah. Kasihanilah, berikan hak-haknya mencari nafkah, hak ini ditutup. Bagaimana ini kita akan mati perlahan-lahan,” ujar Oktaviana.

Oktaviana menambahkan saat ini tidak hanya COVID-19 yang mereka lawan, tetapi kelaparan dan tekanan ekonomi yang juga harus dihadapi.

“Tidak ada jalan untuk mencari nafkah, kasihanilah orang kecil, berikan hak itu. Sekarang ini UUD 45 dilanggar, kita akan mati perlahan. Mereka mati bukan karena COVID tapi mati karena tekanan ekonomi,” ujarnya.

Salah satu pelaku UMKM, Aisyah, meminta pemerintah memperhatikan warga. Menurut Aisyah, pelaku UMKM tak melulu ingin berharao bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga kebijakan yang tidak mempersulit gerak berdagang mereka. “Tolong pikirkan nasib kami, jangan sampai kami tambah sulit lagi,” ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD DIY, Sofyan Dharmawan, yang menemui pelaku usaha mengaku prihatin dengan kondisi warga. Sofyan berjanji akan berjuang agar aspirasi pelaku usaha itu tersampaikan dengan jelas pada Gubernur DIY selaku pengambil kebijakan.

“PPKM jelas membawa konsekuensi, dan Pemda DIY harus memberikan solusi. Misalnya ini ditutup, maka harus diberi asupan karena kalau vaksin saja tidak ada asupan tidak bisa memberi imunitas. Ini bukan asumsi kita bahwa vaksin diberikan tak membentuk imunitas ketika masyarakat tak ada asupan makanan yang masuk,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sofyan menjelaskan DPRD DIY sudah meminta agar Pemda DIY memberikan jaminan hidup pada warga yang terdampak. Basis data yang harus digunakan yakni berbasis RT/RW bukan lagi data dinas maupun Kementerian di pusat.

“Kami tegas kalau data yang dipakai DTKS saja, tidak akan selesai. Situasinya berbeda ya gunakan data yang update secepat kondisi di lapangan. Jangan terpaku dengan data yang tak bisa update sesuai kenyataannya. RT/RW sampai lurah buat surat pertanggungjawaban bahwa rakyat membutuhkan sehingga bisa mengakses jadup dari sumber anggaran manapun, APBD, APBDes dan APBN,” katanya.