Yogyakarta, IDN Times - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) menggelar aksi demo di Teras Malioboro 2 dalam rangka menuntut pemerintah menunda kebijakan relokasi, Rabu (18/7/2024). Puluhan pengunjuk rasa ini adalah para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma dan biasa berjualan di Teras Malioboro 2.
"Kami menuntut pemerintah tunda relokasi," kata Ketua Koperasi Paguyuban Tri Dharma, Arif Usman.
Arif menuturkan, aksi unjuk rasa menuntur penundaan waktu dilatarbelakangi para pedagang yang merasa tak pernah dilibatkan dalam kebijakan relokasi ini.
Relokasi ini sendiri adalah kebijakan Pemda DIY, sementara Pemkot Yogyakarta menjadi pelaksananya.
Kata Arif, para pedagang sejak tahun lalu telah meminta beberapa kali untuk diikutsertakan. Tapi, mereka bilang pemerintah selalu mengabaikan PKL.
"Kasih kesempatan (komunikasi) dua arah, soalnya selama ini kami tidak pernah dilibatkan," kata Arif mengutarakan dasar tuntutan penundaan relokasi PKL.
Arif berujar, aksi PKL nekat kembali berjualan di trotoar Jumat (12/7) malam lalu, lalu ricuh antar pedagang dan petugas keamanan di Teras Malioboro 2 sehari setelahnya dan aksi unjuk rasa hari ini adalah wujud ekspresi para pedagang yang terus diabaikan.
Maka dari itu, ia menekankan, ruang dialog diperlukan agar kebijakan relokasi tak lagi merugikan PKL layaknya relokasi dari kawasan pedestrian ke Teras Malioboro 2022 lalu. Dia menyebut omzet para pedagang turun drastis sejak tak lagi berjualan di trotoar Malioboro.
Situasi ini tak lepas dari tidak adanya kesempatan bagi para pedagang untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah.
"Kita punya anak, berapa (pedagang) yang anaknya putus sekolah gara-gara (lapak orangtuanya) direlokasi," kata Arif.
Dalam aksi kali ini, para pedagang membawa spanduk raksasa bertuliskan 'Petisi Rakyat untuk Kesejahteraan PKL' yang ditandatangani 831 pedagang anggota Tri Dharma.
Selain spanduk raksasa, ada pula poster dengan beragam tulisan. Macam 'Relokasi Ora Jelas', 'Nek Raiso Ngopeni Rasah Relokasi', dan 'Relokasi Bikin: Putus Sekolah, Patah Semangat, Pusing Kepala'.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriati, mempertanyakan pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menyebutkan jika wacana relokasi ini telah dikomunikasikan tidak dengan paguyuban PKL, melainkan antara pemerintah dan pedagang perseorangan. Kendati demikian, faktanya tidak semua pedagang mengaku telah diajak berdiskusi dengan pemerintah.
"Kalau sekarang katanya secara individu, kita tagih kalau secara individu berarti kan semua pedagang dihadirkan pada sosialisasi. Kami mintanya bukan sosialisasi, tapi forum dialog terbuka komunikasinya dua arah," tegasnya.
Supriati turut menyayangkan langkah pemerintah yang justru menjalin komunikasi dengan pengurus lama paguyuban yang sekarang juga sudah tidak aktif. Perihal pernyataan Sultan mengenai perjanjian kontraktual serta durasi menempati Teras Malioboro 2 selama dua tahun juga tidak pernah disampaikan kepada PKL sebelumnya.
"Kita pernah tanya ke Pemkot, katanya sementara, tapi sementaranya berapa lama dijawab pokoknya sementara," imbuhnya.
Para PKL sangat berharap Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta mau membuka hati nurani mereka. Pasalnya, para pedagang juga tidak menolak kebijakan relokasi ini, lebih-lebih disebut disebut anti pemerintah.
"Kita cuma ingin ada forum dialog. Kita enggak menolak, kita enggak anti pemerintah. Kalau anti, kita pasti jualannya di selasar Malioboro itu, tapi kan nyatanya kita jualan di Teras Malioboro 2 ini," pungkas Supriati.