Bantul, IDN Times - Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, pemerintah terus mengampanyekan masyarakat untuk selalu membiasakan diri cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, jaga jarak dan tetap tinggal di rumah.
Untuk mengisi waktu warga yang harus berada di rumah agar tetap produktif, Pemerintah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul pun menggalakkan program yang disebut "Lumbung Kampung Mataraman".
Lurah Desa Gilangharjo, Pardiyana mengatakan "Lumbung Kampung Mataraman" adalah sikap dimana meski warga tinggal di rumah namun tetap berubah, berbenah, dan berbuah untuk menjadi berkah dalam berbagai macam bentuk yang produktif dan kreatif. Program ini mengajak masyarakat untuk bergerak menanam sayur-sayuran yang cepat dipanen di lahan pekarangan, polybag maupun pot.
"Ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyediakan kebutuhan sayur sendiri dengan tidak usah membeli, bisa memetik sendiri dengan demikian bisa mengurangi biaya belanja keluarga di saat situasi yang berat ini," katanya, Jumat (10/4).
Pemerintah desa, kata Pardiyana, menyiapkan bibit sayur dalam polybag, pupuk kandang, kompos dan pupuk cair yang digunakan untuk menanam sayur-mayur di pekarangan rumah warga. Bibit dan pupuk ini bisa diperoleh dengan gratis dan bisa dipanen dalam jangka waktu 1 bulan hingga 1,5 bulan.
"Menanam sayur-sayuran yang bisa dipanen dalam jangka pendek tentunya juga akan meringankan beban dapur dari warga," ujarnya.
Selain sayur-mayur, masyarakat juga mengembangkan tanaman jenis lain yang tidak butuh waktu panjang untuk dipanen sebagai upaya menuju mandiri pangan dan juga pangan yang sehat.
"Ketika di pekarangan kita sudah banyak sayur mayur yang siap dioleh menjadi masakan, kita tak perlu lagi ke pasar tempat orang berkerumun. Namun cukup ke pekarangan rumah untuk memetik sayur-mayur untuk dimasak dikonsumsi sehari-hari," tuturnya.
Lebih jauh, Pardiyana mengatakan pemerintah desa saat ini bekerja sama dengan kepala dusun dan ketua RT telah melakukan pendataan warga yang terdampak COVID-19. Hal ini agar mereka yang butuh uluran tangan dari pemerintah dapat segera dibantu lewat jaring pengaman sosial agar bisa bertahan dalam menghadapi tanggap darurat COVID-19.
"Kita ingin memastikan, jaring pengaman sosial yang kita berikan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga tidak terjadi konflik sosial di masyarakat," tegasnya.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis mendorong pemerintah desa menggunakan anggaran dari dana desa untuk penanganan COVID-19. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan serta payung hukumnya sudah jelas.
"Silakan merelokasi anggaran yang tidak mungkin dilaksanakan saat pandemi COVID-19 untuk dialihkan ke penanganan COVID-19. Jika masih minim maka bisa segera melakukan perubahan APBDes dengan melibatkan instansi terkait hingga di kemudian hari tidak ada masalah hukumnya," katanya.