Sleman, IDN Times - Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, menjadi catatan tersendiri bagi KPU DI Yogyakarta untuk lebih membentengi anggotanya.
Hamdan Kurniawan menyebutkan setidaknya dalam melakukan pembentengan ada tiga hal yang disiapkan, mulai dari pencarian bibit, mengingatkan tentang kode etik hingga pengawasan secara internal.
Menurut Hamdan, pencarian bibit yang akan bekerja di KPU dilakukan melalui screening yang ketat. Biasanya pihaknya akan melakukan penelusuran rekam jejak dan melakukan seleksi secara hati-hati.
"Proses mencari seseorang yang mau bekerja di KPU itu harus dengan screening yang ketat. Pemilu kita juga punya pengalaman yang buruk terkait salah satu anggota kami kemarin. Ini menjadi catatan kita dalam rekrutmen kita harus sangat hati-hati, rekam jejak kita akan telusuri sehingga kita dapat bibit yang baik, " katanya pada Senin (13/1).
Selain dalam hal rekrutmen, saat sudah menjadi anggota KPU, pihaknya akan senantiasa mengingatkan mengenai kode etik dan semua aturan yang ada di KPU.
"Kalau bibit itu sudah kita dapatkan, tugas kita menyiram, memberikan pupuk untuk dia. Caranya dalam setiap bimtek dan pelatihan kita selalu ingatkan kalau kita punya kode etik yang tidak boleh dilanggar. Itu sudah jelas, tinggal kita perkuat. Kita ingatkan lagi, namanya iman naik turun," ungkapnya.
Selain hal-hal tersebut, pengawasan internal juga terus dilakukan. Baik melalui teman sendiri maupun dari atasan.
"Kita akan lakukan pengawasan internal bisa melalui teman internal sendiri, semisal Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau atasannya agar nanti kalau ada hal yang mungkin mulai agak serong bisa diingatkan," terangnya.
Menurut Hamdan, pada Pemilu 2014, ada salah satu staf KPU DIY yang sempat tersandung kasus korupsi. Selain itu, sempat ada pula petugas KPPS yang melakukan pelanggaran kode etik. Hal-hal tersebut lah yang membuat pihaknya lebih berhati-hati.
"Kalau ada pelanggaran oleh petugas kami sendiri, itu kami tidak segan menyelesaikan, baik ke DKPP, maupun selesaikan mekanisme pelanggaran kode etik yang menjadi kewenangan tingkat kabupaten. Teman-teman penyelenggara pemilu kalau kita berpedoman pada regulasi yang ada, baik UU, peraturan KPU sampai ke peraturan kode etik dan kode perilaku, sepanjang taat, maka nanti selamat," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan, agar pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum bisa berjalan dengan bersih, KPU membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Selain itu, transparansi juga senantiasa dilakukan oleh pihak KPU.
"Tahapan akan dilakukan dengan transparan, teman media di samping memberitakan, juga bisa turut mengawasi. Di sisi lain, Bawaslu mengawasi dari setiap tahapan yang ada. Masyarakat juga bisa mengawasi melalui aplikasi yang sudah disediakan, " katanya.