Soal Polemik Dana Pemda Mengendap, Ganjar Pranowo Bilang Begini
- Ganjar Pranowo menanggapi polemik dana Pemda mengendap dengan mengusulkan pertemuan antara asosiasi kepala daerah, Mendagri, Menkeu, dan BI untuk klarifikasi.
- Ia menilai transparansi anggaran penting agar tidak muncul kecurigaan, serta mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi isu politik.
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut Rp233 triliun dana Pemda masih mengendap di bank akibat lambatnya eksekusi belanja daerah.
Yogyakarta, IDN Times – Polemik mengenai dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan ramai belakangan ini, setelah muncul pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut perlu ada klarifikasi dan sejumlah pihak perlu duduk bersama.
“Menurut saya diklarifikasi saja. Itu kan ada asosiasi kepala daerah ya, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Maka sangat baik kalau kemudian pimpinan dari asosiasi mengundang Menteri Dalam Negeri, mengundang Menteri Keuangan, mengundang BI,” ujar Ganjar seusai mengisi Kuliah Kebangsaan di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Jumat (24/10/2025).
Ganjar mengungkapkan kondisi serupa pernah juga ia dapati ketika menjabat Gubernur. Dirinya pun mengajak duduk bersama dan menjelaskan pada Menteri yang terkait. “Ini ada duit yang baru masuk tercatat. Kalau di DPRD nanti penggunaannya mesti ada APBD perubahan. Ada proyek-proyek yang tidak terlaksana dengan cepat. Gagal lelang dan sebagainya,” tutur Ganjar.
1. Perlu adanya transparansi
Politisi PDIP itu mengatakan keterbukaan soal anggaran tersebut harus jelas, sehingga tidak ada kecurigaan. Meski demikian ia menyebut bisa saja ada kemungkinan oknum yang memang menyimpan uang di bank dan kemudian mendapatkan manfaat dari depositonya.
“Tapi sebenarnya kalau itu ada indikasi korupsi dan gratifikasi, follow the money, dicek aja. Pasti ketahuan kalau soal seperti itu,” ungkap Ganjar.
2. Duduk bersama agar polemik tidak terus terjadi
Ganjar pun memberi saran agar persoalan yang ada tidak menjadi polemik, dan persoalan ini telah berulang kali terjadi sejak dulu, maka para pejabat perlu duduk bersama, menjelaskan secara jujur, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kecurigaan. “Daripada jadi polemik yang berulang-ulang sejak dulu, lebih baik duduk bareng,” ungkap Ganjar.
Ganjar juga menyoroti isu dana mengendap ini sering kali dimanfaatkan secara politis menjelang akhir tahun anggaran atau menjelang pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu ia mengimbau agar publik tidak mudah terprovokasi dan tetap menunggu penjelasan resmi dari pemerintah.
“Kita ini sering terjebak pada narasi yang belum tentu benar. Padahal solusinya sederhana, buka data, jelaskan, dan komunikasikan. Kalau semua pihak terbuka, tidak aka nada lagi kecurigaan,” ucap Ganjar.
3. Menkeu soroti dana pemda mengendap di bank
Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendah realisasi belanja pemerintah daerah hingga kuartal III 2025. Ia mengungkapkan, terdapat dana sebesar Rp233 triliun milik pemerintah daerah yang masih mengendap di bank. Padahal, dia menyebut seharunya dana itu digunakan mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam Acara Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).
