Data Pribadi Belum Aman, BEM KM UGM Desak Pemerintah Sahkan RUU PDP
Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times -Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) mendesak pemerintah dan DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Alasannya, hingga saat ini keamanan data pribadi masyarakat Indonesia masih belum terjamin. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang seharusnya bisa mengakomodasi jaminan atas data pribadi masyarakat hingga saat ini belum disahkan. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di tingkat DPR RI dan pemerintah pusat pun masih menemui jalan buntu.
1. Perlindungan data pribadi diperlukan di era digital
unsplash/HackCapitalKetua BEM KM UGM Muhammad Farhan menjelaskan, perlindungan data pribadi sangat diperlukan di era digital. Sayangnya, di Indonesia hal tersebut belum sepenuhnya terjamin dan terlindungi. Sehingga hal tersebut juga berdampak terhadap kepercayaan publik yang menurun.
"Dapat dikatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih sangat pelik dan tidak aman bagi masyarakat Indonesia sendiri. Hal tersebut berdampak pada kepercayaan publik yang turun drastis," katanya.
Baca Juga: Perempuan Rentan Terjerat Pinjol, Dosen UGM Beberkan Penyebabnya
2. Alasan kuat yang membuat RUU PDP perlu segera disahkan
Ilustrasi KTP Elektronik atau E-KTP (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Farhan mengungkapkan alasan kuat mengapa RUU PDP ini perlu secepatnya disahkan lantaran di dalamnya termuat mengenai definisi data pribadi, bagaimana pengelolaannya, siapa itu pemilik, dan sebagainya.
Selain itu, lebih rinci di Pasal 9 RUU PDP juga telah diatur mengenai seseorang yang menyerahkan data pribadi ke suatu platform, bisa menarik kembali datanya secara utuh dan terjamin tidak dipergunakan oleh pihak ketiga,
"Sehingga nantinya ketika ada bentuk penyalahgunaan bisa dilaporkan pihak berwajib. Termasuk KTP disalahgunakan itu sudah termuat dalam RUU tersebut," katanya.
3. Secara umum, pelayanan publik di Indonesia sering dikeluhkan masyarakat
Ilustrasi pelayanan publik. ANTARA FOTO/Basri MarzukiSelain pentingnya segera mengesahkan RUU PDP, BEM KM UGM juga menyoroti pelayanan publik secara umum yang ada di Indonesia. Menurut Farhan, seringkali pelayanan publik tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat.
"Pelayanan publik seringkali dikeluhkan warga karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan tersebut. Permasalahan terkait pelayanan publik di Indonesia sangat kompleks dan mengakar. Kondisi tersebut diperburuk oleh hadirnya era digital sehingga diperlukan adaptasi dalam pelayanan publik itu sendiri," katanya.
