Satpol PP Kota Jogja Tertibkan Reklame Bermuatan Pencalonan Pilkada

Octo mengungkapkan, awalnya Satpol PP Kota Yogyakarta menertibkan kurang lebih 15 baliho bermuatan pencalonan Pilkada yang tidak berizin. Namun, pemasang sudah menyampaikan reklame telah diproses untuk mendapatkan perizinan. Satpol PP Kota Yogyakarta mempersilakan pemasang mengambil reklame yang ditertibkan dan memasang stiker  tanda perizinan serta membayar pajak reklame. 

“Ada juga yang sudah berizin tapi salah penempatan. Misalnya diikatkan di pohon, tiang penerangan jalan umum, ada juga yang dipasang di pagar kantor pemerintah,” paparnya.

Pihaknya menegaskan ketentuan pemasangan reklame diatur sesuai ketentuan dalam Perda reklame. Hal itu tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf d, reklame tidak boleh dipasang di pohon, tiang listrik, tiang telepon dan atau rambu-rambu lalu lintas.

Ia menggarapkan tim pendukung calon-calon tertentu bisa mencermati dan menaati ketentuan perda.  “Yang paling penting meski sudah berizin, dan memasang stiker perizinan. Penempatannya harus tetap sesuai dengan ketentuan aturan, kalau nanti dipasang di pohon, tiang listrik, bendera ataupun rambu lalu lintas akan kita tertibkan,” terang Octo.

Octo mengutarakan Satpol PP Kota Yogyakarta tidak bekerja sendiri, pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Ia berharap tim yang memasang reklame, bisa menertibkan sendiri sesuai aturan yang berlaku. 

“Terkait aturan mengenai perwal APK (Alat Peraga Kampanye) akan diterbitkan oleh Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta sebagai bagian dari review perwal APK tahun 2023,” tambahnya.

Menurut Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta, Budi Santosa mengatakan aturan reklame bermuatan politik pencalonan Pilkada, disamakan dengan reklame produk lainnya. "Untuk ketentuan harus sesuai regulasi perda reklame. Mekanisme pengajuan izin reklame melalui aplikasi Jogja  Smart Service (JSS). Regulasi tempat reklame dan larangan juga sudah ada di Perda dan Perwal,” ucap Budi.