Bantul, IDN Times - Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Namun, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul menilai penyaluran BLT tersebut sering kali salah sasaran akibat data yang tidak valid.
Sekretaris Apdesi Kabupaten Bantul, Mahardi Badrun, mengatakan BLT sebesar Rp600 ribu untuk bulan Mei dan Juni yang diberikan kepada KPM banyak yang salah sasaran. Hal ini tampak dari data KPM banyak yang masih anak usia sekolah dan kuliah.
"Mosok anak-anak sekolah, anak kuliah terima BLT, sedangkan warga yang justru miskin dan berhak datanya justru tidak masuk sebagai KPM BLT dari pemerintah pusat," ungkapnya, Sabtu (31/7/2021).
Badrun bahkan mengaku, anaknya sendiri juga terdaftar sebagai BLT sebesar Rp600 ribu dan beras. Padahal, dari kriterianya ia sudah tidak layak menerima BLT karena dari keluarga yang mampu.
"Mosok anake Pak Lurah oleh BLT, terus mbien ki pendamping le daftar, le verifikasi piye ta? (Masa anaknya Pak Lurah dapat BLT, terus dahulu pendamping itu caranya mendaftar, caranya verifikasi bagaimana?), kok bisa salah sasaran," ungkap Badrun yang juga Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong ini.
"Ternyata tak hanya anak saya, anaknya orang mampu yang kuat membayar kuliah juga dapat. Data yang salah sasaran tersebut juga tidak bisa diperbaiki atau dialihkan kepada orang yang memang membutuhkan," katanya lagi.
Badrun mengatakan, BLT dan beras yang diterima anaknya lantas dia berikan kepada keluarga lain yang benar-benar tidak mampu dan kini terpuruk akibat terpapar COVID-19.
"Itu hanya keinginan anak saya saja, kalau yang lainnya, mungkin ya diterima uangnya. Kan lumayan saat COVID-19 begini dapat bantuan dari pemerintah pusat meski dia berasal dari keluarga yang mampu," ucapnya.
Banyaknya KPM BLT yang salah sasaran, kata Badrun, diketahui ketika desa membagikan surat undangan untuk pencairan BLT di kantor pos. Ternyata penerima masih anak-anak usia SMP, SMA, atau kuliah dan berasal dari keluarga yang mampu.
"Data KPM BLT diberikan oleh pendamping dan kita (kalurahan) hanya membagikan kepada KPM BLT dan ternyata banyak yang salah sasaran dan data yang tidak valid tidak boleh diubah. Ini menjadi potensi gesekan sosial di masyarakat," tegasnya.
Salah satu warga Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Murtijo, mengaku dirinya sebagai kepala keluarga tidak menerima BLT. Namun, justru nama anaknya yang muncul sebagai penerima.
"Kalau dulu saya terima BLT dari kalurahan, namun saat ini gantian anak saya yang terima BLT dari pemerintah pusat. Kepala keluarga malah tidak menerima," ungkapnya.
Pria yang sehari-hari bekerja serabutan mengaku tidak mengetahui pendamping mana yang memasukkan nama anaknya sebagai penerima BLT padahal belum menikah.
"Anak saya usianya masih belasan tahun, belum nikah tapi dapat BLT. Ini aneh dan ternyata selain anak saya banyak juga anak yang lain juga terima BLT. Tapi orang tuanya tidak menerima BLT," ujarnya.