Ribuan Desa Rawan Bencana, BNPB Adakan Ekspedisi Destana Tsunami

23 Jul 2019, 21:00 WIB

IDN Times/Nindias Khalika

Sleman, IDN Times - Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan ada 5.744 desa dari Sabang sampai Merauke yang rawan bencana tsunami. Khusus di selatan pulau Jawa, Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan menyebutkan lebih dari 600 ribu orang tinggal di 584 desa dari Banyuwangi hingga Anyer yang rawan bencana tsunami.

Fakta ini, menurutnya, perlu direspon dengan upaya peningkatan kapasitas warga agar selalu siap siaga meski tinggal di wilayah yang beresiko. Makanya, BNPB mengadakan Ekpedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami. Kegiatan tersebut tahun ini dilaksanakan di sepanjang pesisir pantai Jawa pada tanggal 12 Juli hingga 17 Agustus. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat juga menilai ketangguhan sebuah desa.

1. Telah melakukan pemetaan

IDN Times/Nindias Khalika

Ditemui di sela-sela acara seminar di UGM pada Selasa (23/7), Lilik menjelaskan bahwa BNPB telah memetakan desa yang rawan tsunami di seluruh Indonesia.

"Indonesia itu memiliki daerah rawan tsunami. Kami sudah memetakan dari Sabang sampai Merauke ada 5.744 desa yang rawan tsunami. Nah, di selatan Jawa ada 584 desa dari Banyuwangi sampai Anyer," ucapnya.

2. Dilakukan secara bertahap

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Ia mengatakan Ekpedisi Destana Tsunami nantinya akan menjangkau lebih dari 5 ribu desa di atas, tetapi penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap.

"Ini akan bertahap dan tahun ini baru kami selenggarakan di selatan jawa karena jadi daerah yang paling beresiko terhadap tsunami saat ini. Apalagi dalam hari-hari ini ada potensi tsunami di selatan Jawa yg disampaikan pakar," terangnya.

3. Bentuk kerja sama banyak pihak

BNPB

Ia menjelaskan bahwa ekspedisi ini merupakan bentuk kerja sama beberapa pihak antara lain BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BMKG, serta Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Saat penyelenggaraan ekspedisi, setidaknya 200 peserta akan diterjunkan untuk menguatkan kapasitas masyarakat agar siap ketika gempa dan tsunami terjadi. Selain penguatan kemampuan warga, Lilik menjelaskan bahwa penilaian terkait ketangguhan desa dalam menghadapi bencana juga bakal dilakukan.

"Dalam rangka [revolusi industri] 4.0 semua desa yang rawan tsunami akan dinilai ketangguhan. Kami sudah punya panduan yang sudah berstandar nasional dan nanti bakal dikawal BSN," katanya.

Setelah hasil penilaian diperoleh, ke depan BNPB berusaha menangguhkan desa lewat kerja sama dengan universitas dan perusahaan lewat program KKN tematik atau CSR.

"Ekspedisi ini salah satu hasil yang diperoleh adalah penilaian masing-masing desa. Setelah itu program ke depan bagaimana kami menangguhkan lewat KKN tematik, CSR, atau dana desa bersama relawan," ujarnya.