PSHK UII: UU Cipta Kerja Bisa 'Dijegal' secara Konstitusional

UU Cipta Kerja berpotensi mereduksi hak otonomi pemerintah daerah di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

“Ada pemangkasan beberapa kewenangan pemerintah daerah,” kata Allan.

Seperti hilangnya kewenangan memproses dan menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) dan izin lingkungan, juga konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi. Kemudian kewenangan ketenagalistrikan dan pemberian persetujuan kawasan ekonomi khusus dipangkas.

UU Cipta Kerja juga mereduksi prinsip perekonomian nasional berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (environmental sustainable development) berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Juga mereduksi jaminan konstitusional setiap orang untuk mendapat lingkungan hidup yang baik berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 

Meliputi penghapusan izin usaha perkebunan dengan mekanisme amdal, analisis dan manajemen risiko hasil rekayasa genetik, dan penanggulangan kebakaran. Kemudian menghapus batas ketentuan minimum 30 persen kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) atau pun pulau.

“Akibatnya, kawasan hutan dapat digunakan untuk kegiatan berusaha yang mengabaikan upaya pelestarian lingkungan hidup,” kata Allan.

Produk hukum itu juga mereduksi hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan Pasal 28D UUD 1945. Lantaran upah minimum tidak lagi diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL), tetapi berdasarkan kondisi pertumbuhan dan inflasi ekonomi daerah serta ketenagakerjaan. Pengaturan jam kerja lembur dinaikkan, tetapi menghilangkan ketentuan istirahat panjang yang sebelumnya diatur secara ketat.

“Juga mengubah ketentuan uang pesangon dan uang penghargaan menjadi lebih tidak proporsional dan tidak berkeadilan,” imbuh Allan.

Bukan berarti produk hukum yang bermasalah itu tidak bisa 'dijegal' secara konstitusional. Setidaknya ada dua langkah yang diusulkan PSHK UII, meliputi pertama, pengajuan uji formil dan uji materiil (judicial review/JR) UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, mendesak presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan berlakunya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Soal pengajuan JR, Direktur Pusat Studi Hukum (PSH) UII Anang Zubaidy menjelaskan, UII tengah mendiskusikannya secara internal. Salah satunya untuk mempertimbangkan ada tidaknya legal standing UII untuk mengajukan JR ke MK. Mengingat klaster pendidikan ternyata dikeluarkan dari UU Cipta Kerja tersebut.

“Kalau UII tak punya legal standing, tentu kami tak mengajukan JR. Jadi masih kami pertimbangkan. Belum final,” kata Anang saat dihubungi IDN Times, Selasa.

Meski demikian, menurut Anang tak menutup kemungkinan UII bersinergi dengan kampus lain untuk mengajukan JR bersama.

“Perjuangan ini butuh sinergi. Semoga tidak seperti UU KPK, di mana UII sebagai institusi pendidikan bergerak sendiri ke MK. Tapi kampus lain memilih diam,” tukas Anang.