Bantul, IDN Times - Memasuki tahun politik, partai politik, calon legislatif, DPD, hingga calon presiden dan wakil presiden melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat maupun pemimpin ormas keagamaan di Indonesia. Hal ini dilakukan demi memperoleh dukungan pada Pemilu Serentak 2024 yang akan datang.
Kendati demikian, Muhammadiyah menegaskan pihaknya tidak akan terlibat politik praktis jelang Pemilu 2024.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan Muhammadiyah sejak berdiri tidak akan masuk dalam politik praktis. Namun, organisasi ini berpegang teguh pada politik kebangsaan. demi memajukan masyarakat serta membangun kesadaran politik yang konstruktif.
"Menjelang pemilu 2024, garisnya tetap, kita tidak partisan partai politik, capres cawapres, gubernur dan kepala daerah tingkat 2," ujarnya di sela-sela acara Dialog Ideologi, Politik dan Organisasi (IDEOPOLITER), Muhammadiyah DIY Tahun 2023 di Kampus UMY, Minggu (6/8/2023).
Kendati demikian, Haedar mengatakan Muhammadiyah tetap mendorong kader-kadernyauntuk terlibat sesuai fungsi dan perannya dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk partai politik.
"Kita tetap memandang partai politik dan perjuangan politik itu positif tetapi harus ada nilainya. Yakni berdasarkan Pancasila, konstitusi terus untuk kemajuan dan cita-cita rakyat," ungkapnya.
Haedar kembali menegaskan Muhammadiyah memandang politik menjadi dua hal yakni politik praktis, politik perjuangan kekuasaan untuk bagaimana meraih kekuasaan dan menjadikan kekuasaan untuk memajukan bangsa dan negara. Namun juga ada ranah politik kebangsaan melalui pembinaan syarat, pembinaan kebangsaan.
"Nah Muhammadiyah sejak berdirinya, garis kita tidak masuk politik praktis tapi politik kebangsaan," pungkasnya.