Pemerintah Potong DAK dan DAU Rp21 Miliar, Ini Respons Pemkab Bantul

Menurutnya dengan pemangkasan DAU dan DAK dalam APBD 2025 juga berdampak pada proyek infrastruktur dan drainase yang telah melalui lelang dan telah ada pemenangnya. Otomatis proyek itu batal karena tidak ada sumber pendanaannya.

"Seperti proyek drainase yang telah dilelang dan sudah ada pemenangnya otomatis batal karena anggaran tidak ada," ungkapnya.

Sementara terkait efisiensi berbagai kegiatan lainnya seperti perjalanan dinas dipastikan berkurang 50 persen. Hal itu sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Sedangkan efisiensi kegiatan yang lainnya, Pemkab Bantul masih menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait besaran efisiensi dari setiap kegiatan. "Jadi kita belum tahu berapa besar anggaran APBD yang akan dipotong untuk efisiensi karena masih menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri," tuturnya.

Agus Budi Raharja berharap efisiensi bisa dialihkan ke program unggulan dari daerah dan pemerintah pusat bisa menyerahkan program unggulan ke masing-masing daerah.

"Jadi karena ada efisiensi tentu ada anggaran tidak digunakan dan anggaran itu bisa dialihkan untuk program unggulan dari daerah. Kan tidak mungkin uang efisiensi itu hanya didiamkan saja dan tidak digunakan," katanya.

Efisiensi dalam kegiatan APBD 2025 dipastikan juga tidak akan berdampak pada pengurangan jumlah atau pemutusan hubungan kerja pegawai non ASN.

"Dalam Keputusan Menteri Keuangan justru memerintahkan agar gaji pegawai non ASN dibayar tepat waktu. Itu sudah jelas anggaran untuk gaji pegawai non ASN harus tersedia artinya tidak akan terkena efisiensi," tandasnya.

"Kalau menyimak pidato dari Presiden Prabowo sudah jelas bahwa efisiensi dilakukan agar anggaran itu digunakan untuk program unggulan yang berpihak kepada rakyat," jelasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Trisna Manurung memastikan anggaran yang dipotong pemerintah pusat berupa DAK untuk drainase sebesar Rp5 miliar, dan DAU untuk infrastruktur sebesar Rp16,7 miliar.

"Nah untuk efisiensi lainnya yang dananya bersumber dari APBD 2025 masih menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri," ucapnya.

"Jadi sejauh ini kita belum tahu besaran efisiensi dari berbagai kegiatan atau program dari APBD 2025. Berapa miliar yang harus didefinisikan kita belum tahu karena nunggu payung hukum dari Kemendagri."