Bantul, IDN Times - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bantul, H. Saebani menegaskan selama ini lembaga yang dipimpinnya tidak pernah bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk membantu para dai yang terdampak COVID-19.
"Sama sekali MUI belum pernah bekerja sama dengan ACT, baik ACT pusat maupun ACT di Bantul apalagi dalam program membantu para dai yang terdampak COVID-19 khususnya di Bantul," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (7/7/2022).
Saebani mengaku baru mengetahui bahwa MUI bersama Aksi Cepat Tanggap (ACT) meluncurkan program Gerakan Nasional Sejahtera Dai Indonesia. "Saya baru tahu, karema di Bantul tidak pernah ada penandatanganan perjanjian antar MUI Bantul dengan ACT baik ACT pusat maupun perwakilan di daerah," tegasnya.
Menurutnya, ACT bukan lembaga amil zakat ataupun lembaga keagamaan, namun merupakan lembaga atau yayasan kemanusiaan lintas agama yang berada di bawah Kementerian Sosial.
"Kalau Baznas jelas itu lembaganya di bawah Kementerian Agama dan resmi milik pemerintah. ACT itu yayasan kemanusiaan bukan lembaga keagamaan apalagi seperti Baznas," tuturnya.
Dilansir dari mui.or.id, MUI bersama Aksi Cepat Tanggap (ACT) meluncurkan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia, Rabu (15/9/2021). Program ini membantu para dai terdampak pandemi Covid-19.
Saat itu, President ACT, Ahyudin juga mengatakan akan memberikan makanan pokok untuk para dai berupa beras dan sembako yang lainnya. Tujuannya para dai agar tidak berhenti dalam berdakwah.
ACT saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Ahyudin, pendiri lembaga filantropi ini diduga mendapatkan gaji dan fasilitas yang fantastis. Meski begitu, dia menganggap bahwa gaji dan fasilitas fantastis ini merupakan hal yang wajar.
Sebab, dalam 5 tahun terakhir, yaitu sejak 2017 sampai 2021, total donasi yang masuk dan ACT mencapai hampir Rp3 triliun. Dana itu digalang ACT dari dominan donor nasional maupun donor internasional.