Korban Pelecehan Terduga IM yang Lapor LBH Yogya Mencapai 15 Kasus

03 Mei 2020, 19:54 WIB

Pito Agustin Rudiana

News

Channel

Add as Preferred source

Korban Pelecehan Terduga IM yang Lapor LBH Yogya Mencapai 15 Kasus

Ilustrasi. IDN Times/Arief Rahmat

Yogyakarta, IDN Times – Hingga 3 Mei 2020, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta telah menerima lebih dari 15 pengaduan dari penyintas yang korban dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan IM. Semula pengaduan disampaikan penyintas pada 17 April 2020 yang kemudian bertambah menjadi 15 penyintas pada 30 April 2020.

“Ada penambahan. Tapi datanya masih dirapikan,” kata Wakil Direktur LBH Yogyakarta Meila Nurul Fajriah yang juga penanggung jawab kasus ini saat dihubungi IDN Times, Minggu (3/5).

Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dialami penyintas mayoritas melalui telepon atau chat dengan nada sensual. Terkait dengan kronologi kejadian, Meila enggan menjelaskan. Rencananya, LBH Yogyakarta akan menyampaikannya dalam konferensi pers pada 4 Mei 2020.

Sementara berdasarkan penelusuran, IM diketahui adalah alumnus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 2016 lalu. Ia mempunyai sejumlah prestasi. Antara lain menjadi salah satu pendiri Central Language Improvement (CLI) UII pada 2013, menyandang Mahasiswa Berprestasi UII 2015, dan sering diundang menjadi penceramah di sejumlah kampus dengan menyandang gelar ustaz.

Saat ini, berdasarkan keterangan IM dalam akun Instagramnya, ia tengah merampungkan tugas akhir di Melbourne Victoria, Australia. Usai lulus, ia mendapat beasiswa “Australia Awards Scholarships Awardee”.

1. Korban pernah melapor pihak kampus dan tak direspon serius

Instagram.com/uiistory

Kasus ini merebak di kalangan publik setelah gerakan bernama Aliansi UII Bergerak membentuk Solidaritas Anti Kekerasan Seksual di UII dan menyampaikan rilis menjelang akhir April 2020 lalu.

Melalui Karunia sebagai narahubung menjelaskan, pelaku yang berinisial IM diketahui adalah alumnus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 2016 lalu. Ia diduga menjadi pelaku pelecehan seksual dari dua penyintas yang semula melapor kepada solidaritas. Bahkan dua tahun sebelumnya, kasus tersebut telah dilaporkan kepada pihak kampus yang tak direspon maksimal.

“Korban dianggap bereaksi emosional berlebihan. Kampus tak punya keberpihakan pada penyintas,” kata Karunia.

IM diketahui masih mengisi sejumlah acara yang diadakan pihak UII. Solidaritas yang dibentuk menduga ada upaya kampus untuk melindungi pelaku kekerasan seksual. Kemudian pada 28 April 2020, jumlah korban bertambah menjadi lima orang. Pihak UII berdalih pelaku bukan mahasiswa aktif di kampus itu lagi.

2. Rektor UII diminta susun regulasi penanganan kasus kekerasan seksual di kampus

Rektor UII Fathul Wahid di Kampus UII, 6 Januari 2020. IDN Times/Pito Agustin Rudiana

Solidaritas Anti Kekerasan Seksual di UII menyusun tuntutan agar Rektor UII menutup semua akses IM di lingkungan kampus.

“Dan jangan beri kesempatan IM jadi dosen UII mendatang,” kata Karunia.

Kedua, menuntut UII segera membentuk tim ad hoc yang berpihak pada penyintas. Tim ad hoc itu terdiri dari perwakilan mahasiswa, dosen, dan juga bidang kemahasiswaan guna menyelidiki kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan IM.

Ketiga, menuntut UII menjamin keamanan penyintas, termasuk mendapatkan jaminan akses pendampingan psikologi. Keempat, menuntut UII untuk membentuk tim penyusun draf regulasi khusus penanganan kasus kekerasan seksual yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan psikolog yang berpihak pada penyintas di lingkungan kampus.

“Regulasi itu harus segera disahkan,” kata Karunia.

3. UII menunjuk kuasa hukum penyintas dan berkoordinasi dengan LBH Yogyakarta

Ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Pihak UII melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Ratna Permata Sari membenarkan IM yang berstatus sebagai alumnus sejak 2016 tidak dapat bertindak mewakili atau mengatasnamakan UII. Namun UII mendorong IM menunjukkan iktikad baik dengan bersikap kooperatif, melakukan klarifikasi secara jujur, agar diperoleh kejelasan tentang kebenaran atas tuduhan yang ditujukan kepadanya.

“Apabila ditemukan kesalahan dapat dikenakan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya,” kata Ratna.

Berkaitan kehadiran IM di sejumlah forum di UII usai 2018, menurut Ratna, UII menyesalkan karena informasi yang diterima terbatas.

“UII secara tegas tidak memberi tempat untuk segala jenis pelecehan dan kekerasan seksual,” kata Ratna.

UII juga menyatakan berkomitmen untuk memberikan empati, dukungan, dan perlindungan kepada korban atau penyintas. Sebagai bentuk keseriusan dukungan itu, UII menyatakan mendukung upaya penyintas yang telah melakukan aduan melalui LBH Yogyakarta. Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UII telah berkomunikasi dengan LBH Yogyakarta terkait kasus ini.

“Kami sepakat, untuk narahubung bisa menghubungi Pak Syarif selaku ketua tim pendampingan korban,” kata Ratna.