Yogyakarta, IDN Times - Koalisi Sejagad menggelar aksi 'Buka Bersama Kecurangan Pemilu' di Tugu Pal Putih Yogyakarta, Jumat (22/3/2024). Massa aksi menyerukan untuk memboikot hasil Pemilu 2024 yang dimenangkan pasangan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Maka mau hasil seperti apapun Pemilu hari ini cacat. Kami tidak akan menerima hasil Pemilu. Maka kami menyerukan untuk memboikot hasil Pemilu," ungkap Boi dan Kot.
Menurut mereka Pemilu 2024 ini telah bermasalah sejak awal, dimulai dengan Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang memuluskan jalan Gibran putra Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadi Cawapres. Dinilai ada konflik kepentingan dalam putusan MK tersebut, karena Ketua MK saat itu merupakan kerabat Jokowi.
"Ini sangat disayangkan, karena jelas dengan putusan MK seperti itu maka demokrasi hari ini dibunuh oleh rezim Jokowi. Segala proses Pemilu 2024 sudah amat cacat sejak semula. Kecurangan-kecurangan yang hadir pada hari pelaksanaan Pemilu hanyalah sebagian kecil dari kecurangan sebelum hari pelaksanaan," ungkap Boi dan Kot.
Boi dan Kot juga menyinggung penggunaan fasilitas negara untuk kampanye gelap, ketidaknetralan Jokowi sebagai kepala negara pada masa kampanye, serta KPU yang belum mengganti batas usia capres dan cawapres, tetapi telah menerima Gibran sebagai cawapres. "KPU sendiri sangat bermasalah, ketua KPU sudah mendapat sanksi etis berkali-kali," ujar Boi dan Kot.
Boi dan Kot juga mengatakan bahwa naiknya Prabowo Subianto menjadi presiden amat bermasalah. Sebab, Prabowo merupakan pelaku pelanggar HAM berat, karena keterlibatannya secara langsung pada operasi Santa Cruz serta penculikan dan pembunuhan aktivis 1998, yang hingga hari ini belum juga diadili atas tuduhan itu.
"Ini menjadi preseden buruk, karena Indonesia selama lima tahun kedepan akan dipimpin oleh pelaku pelanggar HAM, yang berpotensi tak sekadar menyempitkan (shrinking of civic space), namun menghilangkan ruang-ruang demokrasi secara total," ujar mereka.
Koalisi Sejagad, selain menyerukan untuk memboikot Pemilu 2024, juga mendesak untuk merevisi UU Pemilu dan UU Partai Politik oleh badan independen dibawah pengawasan sipil. "Adili Jokowi dan kroni-kroninya, cabut UU Cipta Kerja dan Minerba, lawan politik dinasti," ungkap mereka.
Selain itu Koalisi Sejagad juga menyerukan untuk dibangun oposisi permanen atau oposisi rakyat. "Rakyat sendiri beroposisi dengan pemerintah," ujar Boi dan Kot.