Bantul, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bakal membentuk tim khusus guna menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang atau ferienjob ke Jerman. Magang ilegal ini telah memakan korban ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
"Pasti ada kita bentuk tim khusus," kata Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, Sewon, Bantul, DIY, Rabu (27/3/2024) malam.
Hadi berujar, kementeriannya saat ini memberikan pendampingan serta mendorong kampus-kampus yang mahasiswanya menjadi korban demi bisa menyelesaikan secara tuntas kasus magang palsu ini.
Namun demikian, Hadi menuturkan, pihaknya akan mengecek ulang berapa banyak kampus di dalam negeri yang terjebak penipuan bermodus ferienjob ini.
"Tadi kami sudah bicarakan dengan kedeputian (kemenko polhukam) untuk segera menyelesaikan masalah ini suapaya tidak berlarut-larut," ucapnya.
"Saya yakin dengan kerja keras nanti kita juga akan berikan dorongan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini," sambung mantan Panglima TNI ini.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirttipidum) Bareskrim Polri mengungkap program magang atau ferienjob di Jerman yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebenarnya program resmi.
Di sana, program tersebut dibuat untuk mahasiswa yang mau mencari uang saku tambahan.
“Program ini sebetulnya adalah program di Jerman yang resmi di mana tiap program pada bulan Oktober sampai Desember itu adalah program merekruit mahasiswa untuk bekerja mencari uang tambahan uang saku dan lain sebagainya,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Namun demikian, program ferienjob itu disalahgunakan di Indonesia. Lima tersangka yang terdiri dari dua pihak agen dan tiga dari universitas di Indonesia, malah merekrut mahasiswa ikut ferienjob di Jerman. Padahal, menurutnya, program ferienjob tersebut tidak sesuai dengan ketentuan magang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Program magang ini sebetulnya gak connect karena kalau kita lihat lebih lanjut di Indonesia itu liburannya adalah pada bulan Juni-Juli untuk mahasiswa tapi pelaksanaan ferienjob dilaksanakan bulan Oktober sampai Desember,” ujarnya.
“Sehingga proses-proses untuk meloloskan mahasiswa mengikuti program itu dianggap sah mereka mengubah data yaitu data liburan dan sebagainya,” imbuhnya.
Setelah lolos dan magang di Jerman, mahasiswa malah dipekerjakan sebagai buruh kasar. Temuan ini, menurut Djuhandhani, berseberangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.
“Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di Indonesia itu tidak nyambung dengan mereka yang diperkejakan di sana, baik dari program pendidikannya. Moso, mahasiswa teknik disana disuruh angkat-angkat barang-barang ini kan yang tidak masuk atau program magang,” ujar Djuhandhani.
“Mereka itu adalah mahasiswa elektro tapi di sana dipekerjakan sebagai tukang angkat, tukang (kuli) panggul gitu,” sambung dia.
Para mahasiswa yang mengikuti program tersebut dijanjikan gaji Rp30 juta dan nilai akademis setara 20 SKS. Namun uang tersebut di luar biaya tempat tinggal dan makan selama di Jerman.
“Sehingga rata-rata mahasiswa malah rugi membayar talangan malah sampai saat ini banyak yang masih bayar talangan yang oleh universitas tawarkan mereka ke Jerman tidak mendapat untung tapi malah nyiapkan utang di Indonesia yaitu berupa talangan yang antara Rp24 sampai Rp50 juta, itu talangan yang diberikan koperasi,” ujarnya.